
Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang memungkinkan anggota kepolisian terduga pelanggar kode etik mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara daring melalui media elektronik dengan persetujuan ketua majelis.
Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa perubahan aturan tersebut mencakup mekanisme kehadiran terduga pelanggar serta ketentuan mengenai susunan anggota majelis sidang etik.
Salah satu pertimbangan penerbitan aturan baru tersebut adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap perwira tinggi Polri berinisial LSP, seorang jenderal bintang empat yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Melalui ketentuan baru ini, sidang etik tidak lagi hanya mengharuskan kehadiran fisik terduga pelanggar, tetapi juga membuka pilihan mengikuti persidangan menggunakan sarana komunikasi elektronik.
Pasal 59 Diubah, Terduga Pelanggar Bisa Ikuti Sidang Etik Lewat Zoom
Isir menjelaskan bahwa perubahan mekanisme kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP diatur melalui Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Sebelum mengalami perubahan, ketentuan tersebut mewajibkan setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk menghadiri persidangan secara langsung.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar."
Ketentuan lama tersebut kemudian diubah dengan menambahkan pilihan kehadiran melalui media elektronik.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP."
Dengan perubahan tersebut, terdapat dua mekanisme kehadiran dalam persidangan etik, yakni secara langsung di ruang sidang atau melalui sarana komunikasi elektronik.
Meski demikian, kehadiran secara daring tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mendapatkan persetujuan Ketua KKEP.
Isir menyebut penggunaan media elektronik dapat menjadi pilihan apabila terduga pelanggar tidak dapat menghadiri persidangan secara fisik.
Salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan adalah aplikasi konferensi video seperti Zoom.
"Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," papar Isir.
Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sidang etik secara elektronik dengan tetap mempertahankan kewajiban kehadiran terduga pelanggar dalam proses persidangan.
Polri Atur Kepangkatan Anggota Majelis Sidang KKEP
Selain mengubah mekanisme kehadiran, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga memuat ketentuan mengenai susunan dan persyaratan kepangkatan anggota majelis sidang KKEP.
Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) yang berkaitan dengan hubungan tingkat kepangkatan anggota majelis dan terduga pelanggar.
Dalam informasi yang disampaikan, ketentuan sebelum perubahan disebut berbunyi sebagai berikut.
"Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar."
Sementara itu, bunyi ketentuan setelah perubahan juga dicantumkan dengan redaksi yang sama.
"Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar."
Karena kedua kutipan tersebut memiliki redaksi identik, perbedaan tekstual Pasal 42 ayat (3) sebelum dan sesudah perubahan belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang disampaikan.
Meski demikian, Isir menjelaskan bahwa ketentuan tersebut memungkinkan personel Polri yang berpangkat satu atau dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar menjadi anggota majelis KKEP.
Pengaturan mengenai kepangkatan anggota majelis menjadi perhatian karena sidang etik yang akan dilaksanakan melibatkan LSP, perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang empat.
Polri menyatakan bahwa mekanisme pembentukan majelis dalam persidangan LSP akan mengacu pada ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Dua Perwira Tinggi Polri Dijatuhi Sanksi PTDH dalam Kasus Penyadapan Ilegal
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem dan informasi elektronik.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.
Perkara yang menjerat para tersangka mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Selain menjalani proses hukum pidana, sejumlah tersangka dalam perkara tersebut juga menghadapi pemeriksaan dan persidangan kode etik profesi Polri.
Pada Selasa, 10 November 2026, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang KKEP terhadap tersangka AS.
Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AS.
Setelah menerima putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding terhadap keputusan majelis sidang etik.
Selanjutnya, pada Selasa, 17 November 2026, majelis KKEP menggelar persidangan etik terhadap tersangka lainnya, yakni EHS.
Dalam sidang tersebut, EHS juga dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.
Sama seperti AS, EHS menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding.
Dengan demikian, dua tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yakni AS dan EHS, telah menjalani sidang etik dan sama-sama dijatuhi sanksi PTDH pada tingkat persidangan.
Namun, kedua putusan tersebut masih dalam proses banding karena masing-masing pihak telah menggunakan hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan majelis.
Sidang Etik Jenderal LSP Dijadwalkan Pekan Depan
Sementara itu, pelaksanaan sidang etik terhadap tersangka LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya setelah 18 November 2026.
Hingga informasi terakhir disampaikan, Polri belum mengumumkan tanggal dan hari pasti pelaksanaan sidang etik terhadap jenderal bintang empat tersebut.
Polri juga belum memberikan keterangan mengenai susunan anggota majelis KKEP yang akan memeriksa dan memutus perkara etik LSP.
Meski demikian, pembentukan majelis dan mekanisme pelaksanaan persidangan dipastikan akan mengacu pada ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Penerbitan aturan baru tersebut memberikan dasar bagi pelaksanaan sidang etik dengan pilihan kehadiran langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Ketua KKEP.
Di sisi lain, ketentuan mengenai kepangkatan anggota majelis menjadi bagian dari pengaturan persidangan etik terhadap perwira tinggi Polri, termasuk dalam perkara yang melibatkan jenderal bintang empat.
Perubahan aturan ini diberlakukan ketika Polri sedang menangani proses etik terhadap sejumlah perwira tinggi yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Dengan berlakunya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri memiliki ketentuan baru mengenai kehadiran melalui media elektronik serta pengaturan susunan majelis KKEP dalam penanganan perkara etik di lingkungan kepolisian.
- Penulis :
- Shila Glorya




