
Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan siap mengawal kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, melalui kehadiran stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) pertama yang kini melayani 160 nelayan.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan keberadaan SPBUN tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk menekan biaya operasional melaut, meningkatkan produktivitas perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikan Wahyudi dalam peresmian SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana sekaligus pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026).
"Kehadiran SPBUN pertama di wilayah ini akan mempermudah nelayan memperoleh BBM subsidi sekaligus menekan biaya operasional melaut," ujar Wahyudi.
Menurutnya, lokasi penyaluran BBM yang lebih dekat dengan aktivitas nelayan dapat mengurangi biaya transportasi sekaligus memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pasokan bahan bakar.
SPBUN Pertama di Rokan Hilir Layani 160 Nelayan
Wahyudi menjelaskan bahwa penyediaan BBM subsidi untuk SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana telah dikoordinasikan bersama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), dengan pemberlakuan penyediaan BBM subsidi sejak 1 Oktober 2026.
SPBUN tersebut telah memenuhi persyaratan operasional dan menjalani tahapan verifikasi untuk memperoleh pasokan BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat ini, fasilitas tersebut telah melayani sebanyak 160 nelayan dengan cakupan pelayanan yang direncanakan terus diperluas hingga menjangkau nelayan di empat kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.
BPH Migas menilai koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan SPBUN yang telah siap beroperasi sekaligus memastikan ketersediaan pasokan BBM subsidi.
"Kami memandang penting berkoordinasi dengan PPN, bagi SPBUN yang sudah siap dilakukan (operasi) dan disiapkan BBM subsidinya, bisa langsung diverifikasi dan dijalankan dengan baik," imbuh Wahyudi.
Wahyudi menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi nelayan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak terhadap keberlanjutan usaha perikanan.
"Kami ingin memastikan distribusi BBM digunakan sebagai penggerak ekonomi bagi nelayan dan pada prinsipnya kami mendukung seluruh program dalam hal pendekatan aksesibilitas pelayanan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Rokan Hilir serta di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.
Kehadiran SPBUN tersebut juga diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh bahan bakar secara langsung tanpa harus melalui perantara yang berpotensi menambah biaya operasional.
Nelayan Bisa Beli BBM Subsidi Menggunakan Jeriken dengan Surat Rekomendasi
Selain memperluas jaringan pelayanan, BPH Migas memastikan nelayan tetap mendapatkan kemudahan pembelian BBM subsidi melalui mekanisme surat rekomendasi yang diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui mekanisme tersebut, nelayan diperbolehkan membeli BBM subsidi menggunakan jeriken sepanjang memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat rekomendasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas sebagai bagian dari sistem administrasi dan pengawasan distribusi BBM subsidi kepada konsumen yang berhak.
Wahyudi mengingatkan bahwa subsidi BBM merupakan bagian dari anggaran negara sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan sesuai peruntukan.
"Kami titip dalam mengemban amanah negara, ada anggaran subsidi BBM yang harus dipertanggungjawabkan peruntukannya. Kami fasilitasi membeli BBM subsidi menggunakan jeriken dengan surat rekomendasi, yang diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas," tuturnya.
Menurutnya, kemudahan pembelian BBM subsidi harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar fasilitas yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan yang memenuhi persyaratan.
BPH Migas Minta Pengawasan Ketat untuk Cegah Penyalahgunaan BBM Subsidi
BPH Migas meminta seluruh pihak terkait bersama-sama mengawasi distribusi BBM subsidi di Rokan Hilir guna mencegah penyalahgunaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program pemerintah.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak dan digunakan untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan.
"Tolong dijaga agar dilakukan pengawasan bersama, jangan sampai (BBM subsidi) disalahgunakan. Harapan kami, kita sama-sama menjaga dan mengawal, sehingga BBM subsidi benar-benar dipakai untuk keberlangsungan ekonomi bagi nelayan Rokan Hilir," tegas Wahyudi.
BPH Migas berkomitmen terus mendukung peningkatan aksesibilitas pelayanan BBM subsidi bagi nelayan, baik di Kabupaten Rokan Hilir maupun wilayah lainnya di Indonesia.
Melalui keberadaan SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi semakin tepat sasaran, biaya operasional nelayan berkurang, dan produktivitas sektor perikanan meningkat.
Perluasan cakupan pelayanan hingga empat kecamatan juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan.
- Penulis :
- Shila Glorya




