
Pantau - Pernyataan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengenai rendahnya rasio pajak negara-negara ASEAN mendapat tanggapan dari Kusfiardi yang menilai kekuatan fiskal Indonesia tidak dapat diukur hanya berdasarkan perbandingan rasio pajak antarnegara.
Dalam telaahnya yang dipublikasikan pada Kamis (19/11/2026), Kusfiardi menekankan pentingnya mempertimbangkan struktur ekonomi, sumber penerimaan negara, dan kualitas belanja pemerintah sebelum menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Georgieva dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila yang menyoroti kesenjangan rasio pajak ASEAN dibandingkan kawasan Asia lainnya.
Menurut Kusfiardi, peningkatan penerimaan negara memang diperlukan, tetapi kebijakan yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik perekonomian masing-masing negara.
IMF Sebut Rasio Pajak ASEAN Masih 12 Persen
Kristalina Georgieva menyampaikan bahwa rasio pajak negara-negara ASEAN berada pada kisaran 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rasio pajak kawasan Asia lainnya yang mencapai sekitar 15 persen terhadap PDB.
Berdasarkan perbandingan tersebut, IMF mendorong negara-negara ASEAN memperkuat penerimaan pajak untuk meningkatkan ketahanan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
Penguatan penerimaan negara dinilai penting untuk menyediakan ruang fiskal dalam membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menghadapi guncangan eksternal.
Namun, Kusfiardi mengingatkan bahwa rekomendasi kebijakan fiskal yang diterapkan secara seragam belum tentu sesuai dengan kebutuhan seluruh negara.
Rasio Pajak Dinilai Tidak Cukup Menggambarkan Kekuatan Fiskal
Kusfiardi menjelaskan bahwa rasio pajak merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan dari kegiatan ekonomi.
Meski demikian, indikator tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kapasitas fiskal maupun kualitas pengelolaan ekonomi suatu negara.
Perbedaan rasio pajak antarnegara dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, dan kemampuan administrasi perpajakan.
Faktor lainnya mencakup komposisi sektor formal dan informal, basis produksi, serta karakteristik sumber daya alam.
Negara dengan sektor formal yang dominan memiliki kondisi berbeda dibandingkan negara yang masih menghadapi tingginya aktivitas ekonomi informal.
Perbedaan produktivitas dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor tertentu juga dapat memengaruhi kemampuan negara menghimpun pajak.
Karena itu, Kusfiardi menilai perbandingan rasio pajak ASEAN dengan kawasan Asia lainnya perlu disertai analisis terhadap kondisi struktural masing-masing negara.
Struktur Penerimaan Indonesia Berbeda dengan Negara Lain
Dalam telaahnya, Kusfiardi menyoroti karakteristik perekonomian Indonesia yang tidak sepenuhnya sama dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan negara Indonesia tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Salah satu sumber PNBP berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian dari struktur penerimaan pemerintah.
Di sisi lain, kebutuhan belanja negara mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial.
Anggaran pemerintah juga digunakan untuk pendidikan, kesehatan, subsidi, serta program penguatan kapasitas produksi nasional.
Menurut Kusfiardi, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kemampuan fiskal Indonesia secara menyeluruh.
Peningkatan Pajak Perlu Memperhatikan Daya Beli Masyarakat
Kusfiardi menilai persoalan fiskal Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besarnya rasio pajak yang ingin dicapai pemerintah.
Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan negara meningkatkan penerimaan tanpa menghambat kegiatan ekonomi produktif.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak kebijakan penerimaan terhadap ketimpangan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, penguatan penerimaan negara perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, rendahnya rasio pajak tetap perlu mendapat perhatian, tetapi penilaiannya harus disertai pemeriksaan terhadap kualitas pengelolaan fiskal.
Kualitas Belanja Negara Juga Perlu Dievaluasi
Selain menyoroti penerimaan pajak, Kusfiardi menekankan pentingnya menilai efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Penilaian kapasitas fiskal perlu mempertimbangkan sumber penerimaan negara, kualitas belanja, dan kemampuan perekonomian menghasilkan nilai tambah.
Efektivitas institusi negara juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi pengelolaan fiskal.
Melalui pendekatan tersebut, kondisi fiskal Indonesia dapat dinilai berdasarkan karakteristik ekonomi nasional, bukan semata-mata perbandingan angka rasio pajak dengan negara lain.
Pandangan ini menjadi bagian dari telaah Kusfiardi terhadap rekomendasi IMF mengenai penguatan penerimaan pajak di kawasan ASEAN.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




