
Pantau - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pengembangan lima kelompok industri halal nasional untuk meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah produk, dan memperluas akses pasar Indonesia di tingkat global.
Lima kelompok industri yang menjadi fokus pengembangan tersebut meliputi industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alas kaki, kimia, farmasi dan obat tradisional, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Kamis menegaskan bahwa pengembangan industri halal harus diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional.
Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta keterlibatan generasi muda untuk mempercepat transformasi industri halal menjadi sektor strategis yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional.
Kemenperin Siapkan Peta Jalan Pengembangan Lima Industri Halal hingga 2029
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, menjelaskan bahwa pengembangan lima kelompok industri halal telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025–2029.
Peraturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan industri halal nasional secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan selama lima tahun.
Menurut Emmy, penguatan ekosistem industri halal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan standardisasi produksi, hingga perluasan akses pasar domestik dan internasional.
Ia menegaskan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan produk yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan.
“Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dihasilkan melalui proses yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan industri halal harus mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri nasional,” ungkap Emmy.
Pasar Halal Global Diproyeksikan Tembus 3,56 Triliun Dolar AS pada 2029
Peluang pengembangan industri halal Indonesia semakin terbuka seiring meningkatnya konsumsi masyarakat Muslim dunia pada berbagai sektor ekonomi syariah.
Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026, konsumsi masyarakat Muslim dunia pada enam sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun dolar AS sepanjang 2024.
Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun dolar AS pada 2029, sehingga membuka peluang bagi industri halal Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar internasional.
Dalam laporan yang sama, Indonesia menempati peringkat keempat pada Global Islamic Economy Indicator, yang menunjukkan posisinya sebagai salah satu negara dengan ekosistem ekonomi syariah terkemuka di dunia.
Indonesia bahkan menduduki peringkat pertama dunia pada sektor modest fashion atau fesyen muslim, peringkat ketiga pada sektor makanan halal, serta peringkat keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal.
Dari sisi pasar domestik, konsumsi rumah tangga masyarakat Muslim Indonesia diperkirakan mencapai Rp5.974,9 triliun pada semester I 2026.
Besarnya konsumsi tersebut menunjukkan potensi pasar dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan industri halal nasional sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.
Sementara itu, dari sisi perdagangan internasional, ekspor produk industri halal Indonesia tercatat mencapai 35,72 miliar dolar AS, sedangkan impornya sebesar 17,47 miliar dolar AS.
Dengan capaian tersebut, perdagangan produk industri halal Indonesia mencatat surplus sebesar 18,25 miliar dolar AS.
Kemenperin Dorong Konsep Halal and Beyond dan Inovasi Generasi Muda
Emmy juga mendorong penerapan konsep Halal and Beyond sebagai pendekatan dalam memperkuat pengembangan industri halal nasional.
Konsep tersebut tidak hanya menekankan pemenuhan ketentuan halal, tetapi juga peningkatan kualitas produk, penciptaan nilai tambah, penguatan daya saing, serta penerapan proses produksi yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, industri halal diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memenuhi kebutuhan pasar internasional.
Salah satu contoh penerapan inovasi dalam industri halal ditunjukkan oleh CV Smart Batik Indonesia, perusahaan yang dirintis Miftahudin Nur Ihsan sejak 2015 ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.
Perusahaan tersebut mengembangkan inovasi dalam industri batik melalui penggunaan malam atau lilin batik berbahan dasar sawit yang halal dan ramah lingkungan.
Pemanfaatan bahan baku sawit menjadi salah satu contoh pengembangan teknologi dalam industri tekstil halal yang memperhatikan kualitas produk dan keberlanjutan lingkungan.
Berkat inovasi tersebut, CV Smart Batik Indonesia berhasil meraih penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 untuk kategori Industri Tekstil dan Apparel Halal Terbaik.
Keberhasilan tersebut menjadi contoh kontribusi generasi muda dalam menghadirkan produk inovatif yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri halal Indonesia.
Pemerintah Perpanjang Tahapan Sertifikasi Halal hingga Oktober 2028
Sementara itu, Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin, Dewi Setiawati, menekankan bahwa penguatan ekosistem industri halal juga membutuhkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
Menurut Dewi, pelaku industri tidak hanya perlu memenuhi kewajiban sertifikasi, tetapi juga harus meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026.
Penyesuaian tersebut mencakup perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan untuk mempersiapkan proses produksi, kelengkapan administrasi, serta pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.
Selain penguatan regulasi, Dewi menilai keterlibatan generasi muda perlu terus diperluas melalui penelitian, penciptaan teknologi, pengembangan produk halal inovatif, dan kewirausahaan.
“Kami berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pengembangan industri halal, baik melalui penelitian, penciptaan teknologi, pengembangan produk, maupun kewirausahaan. Kolaborasi ini menjadi modal penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi industri halal yang diakui dunia,” ungkap Dewi.
Kemenperin memandang kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga penelitian, dan generasi muda sebagai faktor penting dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional.
Melalui pengembangan lima kelompok industri prioritas tersebut, pemerintah menargetkan penguatan struktur industri nasional, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, perluasan pasar, serta terwujudnya Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi industri halal yang berdaya saing global.
- Penulis :
- Shila Glorya




