
Pantau - Asosiasi buruh mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7 hingga 9,5 persen dengan menerapkan skema kenaikan berjenjang berdasarkan tingkat upah minimum di masing-masing daerah.
Usulan tersebut bertujuan memberikan persentase kenaikan upah lebih besar kepada daerah yang memiliki upah minimum rendah dibandingkan wilayah dengan tingkat upah minimum relatif tinggi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menilai perbedaan tingkat upah minimum antardaerah perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan kenaikan upah pada 2027.
"Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi," kata Ristadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
KSPN mengusulkan penerapan tiga klaster nilai alfa atau indeks tertentu yang digunakan dalam formula perhitungan penyesuaian upah minimum.
Melalui skema tersebut, daerah dengan upah minimum lebih rendah diharapkan memperoleh peluang kenaikan lebih besar dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
KSPN Usulkan Tiga Klaster Kenaikan Upah Minimum 2027
KSPN mengusulkan pembagian tiga klaster nilai alfa berdasarkan besaran upah minimum yang berlaku di setiap daerah.
Untuk daerah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta, KSPN mengusulkan penggunaan nilai alfa sebesar 0,8 hingga 1,0.
Sementara itu, daerah yang memiliki upah minimum antara Rp3 juta hingga Rp4 juta diusulkan menggunakan nilai alfa sebesar 0,6 hingga 0,8.
Adapun daerah dengan upah minimum di atas Rp4 juta diusulkan menggunakan nilai alfa sebesar 0,5 hingga 0,6.
Pembagian tersebut dimaksudkan agar wilayah dengan tingkat upah minimum rendah mendapatkan kesempatan penyesuaian upah lebih besar melalui penerapan indeks tertentu yang berbeda.
KSPN menilai kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan kesenjangan tingkat upah antardaerah agar penyesuaian upah minimum dapat dilakukan secara lebih proporsional.
Skema kenaikan berjenjang tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan upah minimum tahun 2027.
KSPI Minta UMP 2027 Naik 7,5 hingga 9,5 Persen
Selain KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut mengajukan usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal meminta agar pembahasan besaran kenaikan upah minimum dilakukan melalui Dewan Pengupahan Daerah dengan tetap mengacu pada formula yang berlaku.
Said Iqbal berharap indeks tertentu dalam perhitungan kenaikan upah minimum dapat ditetapkan sebesar 0,9 dan tidak kembali menggunakan angka 0,7.
"Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, pakai 0,9 indeks tertentunya. Karena rumus kenaikan upah minimum kan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," ujar Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, formula penyesuaian upah minimum harus mempertimbangkan tiga komponen utama, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Penggunaan indeks tertentu sebesar 0,9 menjadi salah satu aspirasi utama KSPI dalam pembahasan kebijakan kenaikan upah minimum tahun 2027.
KSPI juga mendorong agar pembahasan pengupahan tetap melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Pemerintah Siapkan Formula Pengupahan dan Data Kebutuhan Hidup Layak
Dalam kerangka pengupahan yang disebutkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, penyesuaian upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
Ketiga komponen tersebut menjadi dasar perhitungan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan dan penetapan besaran kenaikan upah minimum.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengakomodasi berbagai pandangan dan aspirasi melalui mekanisme dialog sosial.
Pemerintah menekankan pentingnya komunikasi antara unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah agar kebijakan pengupahan dapat mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Selain membuka ruang dialog, pemerintah juga menyiapkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum.
Data KHL diharapkan memberikan gambaran mengenai kebutuhan pekerja dalam memenuhi standar kehidupan yang layak.
Dengan mempertimbangkan data tersebut, pembahasan kenaikan upah minimum diharapkan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kenaikan UMP 2027 Belum Final, Pemerintah Dorong Dialog Sosial
Perbedaan pandangan mengenai besaran kenaikan upah minimum antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi bagian dari dinamika hubungan industrial.
Pemerintah mendorong seluruh pihak menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan tetap berfokus pada substansi kebijakan pengupahan yang sedang dibahas.
Penyampaian aspirasi juga diharapkan berlangsung secara damai dan tertib agar tidak mengganggu proses dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Ruang dialog yang terbuka menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan pekerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan dengan kepentingan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Dalam proses pembahasan tersebut, setiap usulan kenaikan upah minimum perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan dunia usaha, serta kebutuhan hidup pekerja.
Usulan kenaikan upah minimum sebesar 7 hingga 9,5 persen untuk tahun 2027 hingga kini masih merupakan aspirasi kalangan serikat pekerja dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Besaran kenaikan upah minimum nantinya harus melalui proses pembahasan dengan mempertimbangkan formula pengupahan, perkembangan ekonomi, data Kebutuhan Hidup Layak, serta pandangan berbagai pihak terkait.
Pembahasan UMP 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan hubungan industrial.
- Penulis :
- Leon Weldrick




