
Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melakukan pemetaan ulang atau redistribusi penempatan sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan penempatan ratusan ribu guru sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah sekaligus meningkatkan pemerataan distribusi guru di sekolah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan proses pemetaan saat ini sedang berlangsung dengan melibatkan dinas pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kemendikdasmen Libatkan Dinas Pendidikan untuk Pemetaan 242.482 Guru PPPK
Nunuk menjelaskan bahwa keterlibatan dinas pendidikan daerah menjadi bagian penting dalam proses redistribusi karena pemerintah daerah memiliki informasi mengenai keberadaan guru dan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah masing-masing.
“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua Dinas Pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah Dinas Pendidikan,” kata Nunuk Suryani di Jakarta, Kamis.
Sebelum pemetaan dilakukan, dinas pendidikan telah melaksanakan verifikasi dan validasi data untuk memastikan jumlah guru yang masih aktif mengajar serta kebutuhan formasi tenaga pendidik di setiap wilayah.
Hasil pendataan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sekolah yang masih kekurangan guru maupun sekolah yang telah memiliki tenaga pendidik dalam jumlah mencukupi.
Selanjutnya, dinas pendidikan mengajukan usulan kebutuhan guru melalui sistem Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen.
Usulan yang masuk melalui sistem tersebut menjadi dasar bagi Kemendikdasmen dalam menentukan penempatan guru PPPK penuh waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Nunuk mengungkapkan bahwa proses redistribusi masih berlangsung, termasuk dalam penyusunan regulasi dan penyesuaian sistem yang akan digunakan untuk mendukung penempatan guru.
“Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan,” ujar Nunuk Suryani.
Guru PPPK Tidak Otomatis Dipindahkan Jauh dari Tempat Tinggal
Kemendikdasmen memastikan proses redistribusi tidak secara otomatis mengharuskan guru PPPK berpindah tugas ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal atau daerah asal mereka.
Pemerintah mengupayakan agar penempatan tetap berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah.
Meski demikian, guru PPPK tetap berpeluang mendapatkan penempatan di sekolah berbeda apabila sekolah tempat mereka sebelumnya mengajar sudah memiliki jumlah guru yang mencukupi.
Dalam menentukan lokasi penugasan, Kemendikdasmen akan mengutamakan sekolah yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik dengan mempertimbangkan jarak dari tempat tinggal guru.
“Kami tahu dia harus ditempatkan di mana. Tidak mungkin kami tempatkan jauh banget sementara sekolah di dekatnya kosong. Tidak mungkin kami tempatkan di sekolah lama padahal di situ banyak guru,” kata Nunuk.
Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan tenaga pendidik tanpa mengabaikan kondisi wilayah dan keberadaan guru yang akan ditempatkan.
Nunuk juga meminta para guru PPPK yang akan beralih menjadi penuh waktu agar tidak khawatir terhadap kemungkinan perubahan lokasi penugasan.
Ia menegaskan bahwa keputusan penempatan akan didasarkan pada hasil pendataan yang akurat serta kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing satuan pendidikan.
Guru PPPK Diminta Siapkan Berkas, Sertifikat Pendidik Bukan Syarat Mutlak Penempatan
Selain menunggu proses pemetaan selesai, Kemendikdasmen meminta para guru PPPK mulai mempersiapkan dan melengkapi dokumen administrasi kepegawaian yang diperlukan.
Persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemberkasan menjelang peralihan status menjadi PPPK penuh waktu pada 1 Januari 2027.
Salah satu dokumen yang perlu disiapkan adalah sertifikat pendidik bagi guru yang telah memilikinya.
Namun, Nunuk memastikan bahwa guru PPPK yang belum mempunyai sertifikat pendidik tetap akan mendapatkan penempatan berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
Dengan demikian, kepemilikan sertifikat pendidik bukan menjadi satu-satunya faktor penentu dalam proses redistribusi guru PPPK.
Kemendikdasmen tetap mempertimbangkan keberadaan guru, kebutuhan sekolah, serta hasil verifikasi dan validasi data dari dinas pendidikan daerah.
Melalui pemetaan ulang terhadap 242.482 guru PPPK tersebut, pemerintah berupaya memastikan peralihan status menjadi penuh waktu pada 1 Januari 2027 berjalan dengan sistem penempatan yang sesuai kebutuhan sekolah.
Redistribusi ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan distribusi tenaga pendidik sehingga sekolah yang masih kekurangan guru dapat memperoleh tambahan tenaga pengajar.
- Penulis :
- Arian Mesa




