
Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik kualitas jalan tol di wilayahnya yang dinilai belum memberikan pelayanan optimal meskipun memiliki volume kendaraan tinggi dan menghasilkan pendapatan besar bagi pengelola.
Kritik tersebut disampaikan Dedi dalam agenda West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Dedi menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari permukaan jalan tol yang bergelombang, gerbang keluar yang tidak tertata, hingga kendaraan bekas kecelakaan yang dibiarkan berada di pinggir jalan.
Menurutnya, tingginya kepadatan lalu lintas di Jawa Barat seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan oleh pengelola jalan tol, khususnya Jasa Marga.
"Jalan tol di Jawa Barat dan berbagai tempat saya lihat menjadi yang paling padat. Otomatis pendapatan Jasa Marga tinggi dong dari Jawa Barat. Pertanyaan saya kenapa sih kualitas tolnya selalu bergelombang? Kenapa exit tol itu rata-rata tidak tertata dengan estetik? Mobil-mobil bekas tabrakan dipajang di pinggir jalan. Itu kan sama dengan menghambat orang jalan wisata," ujar Dedi.
Dedi Mulyadi Minta Seluruh Gerbang Keluar Tol di Jawa Barat Dibenahi
Dedi menyayangkan kondisi sejumlah gerbang keluar tol yang seharusnya menjadi pintu masuk kawasan wisata dan pusat kegiatan ekonomi, tetapi justru terlihat kurang terawat.
Ia menilai kawasan tersebut seharusnya dilengkapi taman yang bersih, lingkungan tertata, serta fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
Namun, Dedi menemukan sejumlah persoalan seperti pembatas jalan yang melengkung, papan reklame semrawut, hingga kendaraan bekas kecelakaan yang mengganggu pemandangan.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi pengelola karena masyarakat telah membayar tarif untuk menggunakan fasilitas jalan bebas hambatan.
"Ini otokritik yang harus segera dibenahi. Kenapa? Sebagai Gubernur Jawa Barat, kami banyak memberikan uang ke Jasa Marga, bahkan kami belum masuk uang kami sudah bayar. Mohon perbaiki seluruh exit tol yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai yang meng-update-nya, yang memperbaiki jalannya pemda provinsi dan pemda kabupaten yang sudah enggak punya ruang," ujarnya.
Dedi meminta pengelola segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap gerbang keluar tol, termasuk memperbaiki kondisi fisik jalan, menata lingkungan, serta meningkatkan kebersihan.
Ia juga mengingatkan agar tanggung jawab pemeliharaan fasilitas jalan tol tidak dibebankan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki keterbatasan anggaran.
Untuk meningkatkan standar pelayanan, Dedi mengusulkan penempatan petugas kebersihan pada setiap jarak kilometer tertentu di sepanjang ruas tol.
Selain itu, ia meminta pengelola menyediakan petugas pemeliharaan taman agar kawasan jalan tol, khususnya gerbang keluar, terlihat lebih hijau dan tertata.
Dedi turut menekankan pentingnya memastikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) berfungsi dengan baik demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna.
Soroti Kendaraan Mogok, Dedi Minta Petugas Derek Lebih Siaga
Persoalan lain yang menjadi perhatian Dedi adalah lambatnya penanganan kendaraan mogok atau mengalami gangguan teknis di jalan tol.
Ia meminta kesiapsiagaan petugas derek ditingkatkan, terutama pada jalur padat seperti Bekasi menuju Cikopo.
Menurutnya, kendaraan yang mengalami kerusakan harus segera dievakuasi agar tidak menimbulkan antrean panjang dan menghambat perjalanan pengguna jalan lainnya.
Dedi menilai kemacetan akibat kendaraan mogok tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap biaya produksi dan distribusi sektor industri.
Ia mengingatkan bahwa jalan tol seharusnya memberikan kelancaran perjalanan, bukan justru menjadi sumber hambatan akibat buruknya pelayanan.
"Karena jalan bebas hambatan, maka sebenarnya secara class action, kita berhak menggugat masalah jalannya menjadi jalan yang menghambat," katanya.
Dedi Instruksikan Pengaturan Truk Berat Saat Akhir Pekan
Selain menuntut perbaikan infrastruktur jalan tol, Dedi menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk mengatur operasional kendaraan berat bertonase tinggi pada akhir pekan.
Pengaturan tersebut direncanakan mulai diterapkan pada pekan berikutnya setelah instruksi disampaikan, khususnya pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Kebijakan itu ditujukan untuk mengurangi potensi kemacetan pada jalur wisata, terutama perjalanan dari Jakarta menuju Bandung yang kerap mengalami peningkatan volume kendaraan saat akhir pekan.
Dedi menilai kendaraan berat yang bergerak lambat atau mengalami gangguan teknis di tanjakan berpotensi menyebabkan antrean panjang dan menghambat perjalanan wisatawan.
Karena itu, ia juga memerintahkan pemeriksaan lebih ketat terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan angkutan untuk memastikan kelayakan teknis kendaraan yang beroperasi.
"Sehingga di Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan coba mulai minggu depan atur pada saat jam kunjungan wisata, truk-truk yang punya potensi perlambatan jalan kemudian punya potensi mogok dan kemacetan segera diatur untuk tidak mengganggu lalu lintas wisata," tutur Dedi.
Pengaturan kendaraan berat tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran perjalanan wisatawan sekaligus mengurangi risiko kemacetan akibat kendaraan angkutan yang mengalami gangguan teknis.
Pemprov Jawa Barat Dorong Penggunaan Kereta Api dan Percepatan Pelabuhan Patimban
Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengurangi ketergantungan sektor industri terhadap jalan tol sebagai jalur utama distribusi bahan baku dan barang.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat pemanfaatan transportasi kereta api untuk mengangkut kebutuhan industri sehingga volume kendaraan logistik di jalan tol dapat dikurangi.
Dedi juga menekankan pentingnya mendekatkan kawasan industri dengan fasilitas pelabuhan agar proses distribusi barang menjadi lebih efisien.
Menurutnya, integrasi antara kawasan produksi, jaringan kereta api, dan pelabuhan dapat membantu mengurangi beban transportasi darat jarak jauh.
Dalam kaitan tersebut, Dedi berharap pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dapat segera diselesaikan untuk mendukung aktivitas logistik dan distribusi hasil industri Jawa Barat.
"Berikutnya adalah nanti tidak mengandalkan lagi tol, angkut bahan lewat kereta gitu kan harus diperkuat. Kemudian kedekatan sarana produksi ke tempat pengiriman barang yang disebut dengan pelabuhan. Mudah-mudahan Patimban-nya bisa cepat selesai," tutur Dedi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Dedi mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan jalan tol agar mobilitas masyarakat, perjalanan wisata, serta distribusi barang industri di Jawa Barat dapat berlangsung lebih lancar.
- Penulis :
- Shila Glorya




