HOME  ⁄  Ekonomi

Zulkifli Hasan Kaji Larangan Impor Kakao, Pemerintah Siapkan Langkah Lindungi Harga dan Kesejahteraan Petani

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Zulkifli Hasan Kaji Larangan Impor Kakao, Pemerintah Siapkan Langkah Lindungi Harga dan Kesejahteraan Petani
Foto: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Pesawaran (sumber: ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penerapan larangan impor kakao ke Indonesia sebagai bagian dari upaya melindungi harga komoditas dan meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam kegiatan Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 yang berlangsung di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan mengakui bahwa sejumlah kebijakan pemerintah selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani, termasuk petani kakao.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para petani Indonesia atas kebijakan yang dinilai telah memberikan dampak merugikan terhadap kesejahteraan mereka.

"Terkait Peringatan Hari Kakao, memang selama ini saya mengakui dan memohon maaf kepada petani Indonesia, terkait kebijakan ada yang beberapa merugikan petani, salah satunya untuk kakao," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah kini berupaya membenahi berbagai kebijakan di sektor pertanian dan pangan agar lebih mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

Zulkifli Hasan Akui Kebijakan Pemerintah Pernah Merugikan Petani

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan terhadap sejumlah kebijakan pertanian dan pangan yang dinilai belum tepat sasaran.

Upaya perbaikan tersebut ditargetkan berlangsung dalam kurun waktu dua tahun untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi petani.

Salah satu fokus pembenahan adalah pengaturan perdagangan komoditas pertanian, terutama yang berkaitan dengan impor dan dampaknya terhadap harga hasil produksi petani dalam negeri.

Sebagai contoh, pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak melakukan impor produk tapioka yang berasal dari komoditas singkong.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga singkong agar tetap berada pada tingkat yang menguntungkan petani.

"Salah satu yang tengah dilakukan contohnya adalah kebijakan tidak impor untuk produk tapioka dari komoditas singkong. Ini dilakukan untuk menjaga harga tetap bagus dan meningkatkan kesejahteraan petani," ungkap Zulkifli Hasan.

Menurutnya, pengaturan impor menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan kepentingan petani.

Selain singkong, pemerintah juga tengah mengevaluasi sejumlah komoditas pertanian lainnya yang dinilai memerlukan pengaturan impor lebih lanjut.

Larangan Impor Kakao Belum Diputuskan Pemerintah

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa rencana larangan impor kakao hingga saat ini masih berada dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.

Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi produksi kakao nasional, kebutuhan pasar, serta harga yang diterima petani.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi sektor perkakaoan nasional adalah tingkat harga komoditas yang berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Pemerintah menilai perbaikan harga kakao menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat produksi dalam negeri.

Zulkifli Hasan menyebut kebutuhan impor kakao dalam jumlah besar berpotensi dikurangi apabila kondisi harga dan produksi dalam negeri semakin membaik.

"Kalau kita lihat untuk kakao mungkin sekarang kurang karena salah satunya terkait harga. Jadi kalau harga bagus, tidak perlu terlalu banyak impor. Tapi terkait kakao kita masih kaji lebih lanjut," jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan keputusan akhir mengenai kemungkinan penghentian atau pembatasan impor kakao.

Langkah pengendalian impor baru akan dipertimbangkan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi sektor perkakaoan nasional.

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Bibit, Pupuk, dan Ketersediaan Air

Selain mengkaji kebijakan impor, pemerintah juga menyiapkan langkah pembenahan sektor perkakaoan nasional melalui peningkatan kualitas sarana produksi.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa salah satu prioritas pemerintah adalah memperbaiki kualitas dan ketersediaan bibit kakao untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan.

Pembenahan bibit dinilai penting karena berkaitan dengan kemampuan tanaman menghasilkan kakao yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi petani.

Pemerintah juga akan memperhatikan kebutuhan pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi perkebunan kakao.

Selain bibit dan pupuk, ketersediaan air menjadi salah satu aspek yang akan dibenahi untuk menunjang kegiatan budidaya kakao.

Setelah kebutuhan dasar produksi tersebut diperbaiki, pemerintah akan berupaya melakukan pembenahan harga kakao secara bertahap.

Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan peningkatan produktivitas dapat diikuti dengan perbaikan pendapatan petani.

Impor Kakao Akan Dikendalikan Jika Dinilai Tidak Terkendali

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kondisi impor kakao setelah melakukan pembenahan terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi produksi dan harga.

Evaluasi tersebut bertujuan mengetahui apakah jumlah dan pelaksanaan impor kakao masih berada dalam tingkat yang terkendali.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan impor kakao tidak terkendali, pemerintah akan mempertimbangkan langkah pengendalian untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri.

"Sekarang kita perbaiki dari segi bibit, pupuk, air lalu bertahap kita perbaiki harga. Baru kita melihat apakah impor terkendali, bila tidak terkendali maka akan dikendalikan," tegas Zulkifli Hasan.

Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan kebijakan perdagangan kakao, termasuk kemampuan produksi nasional dan kebutuhan pasar.

Untuk saat ini, pemerintah masih memprioritaskan pembenahan sarana produksi, perbaikan harga di tingkat petani, serta kajian terhadap kebijakan impor kakao.

Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan sektor perkakaoan nasional dapat berkembang secara bertahap dengan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani Indonesia.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026