
Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, berencana menambahkan dua indikator kinerja baru pada 2027 untuk mengukur efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan Syahganda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah.
Dua indikator yang akan diterapkan meliputi tingkat pemahaman masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah serta kecepatan penyampaian aspirasi publik kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan.
Penambahan indikator tersebut bertujuan mengubah pendekatan evaluasi komunikasi pemerintah agar tidak hanya berfokus pada jumlah tayangan dan jangkauan informasi, tetapi juga memperhatikan pemahaman masyarakat serta kecepatan penyaluran aspirasi.
Syahganda menilai tingginya jumlah masyarakat yang menerima informasi pemerintah belum tentu menunjukkan bahwa publik benar-benar memahami isi, tujuan, dan manfaat program yang disampaikan.
"Jangkauan yang besar belum tentu berarti rakyat sudah memahami program. Masih ada jarak antara kerja pemerintah di lapangan dan pemahaman sebagian masyarakat," ujar Syahganda.
Bakom Catat 99 Juta Tayangan Media Sosial Sepanjang 2026
Syahganda menjelaskan bahwa kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk belum meratanya penyebaran informasi ke seluruh wilayah Indonesia.
Keberagaman karakteristik masyarakat juga menjadi tantangan karena setiap kelompok dan wilayah memiliki kebutuhan serta kemampuan berbeda dalam menerima dan memahami informasi.
Selain itu, penyampaian kebijakan pemerintah yang belum cukup sederhana dinilai menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan memahami program yang dijalankan.
Sepanjang Januari hingga pertengahan November 2026, kanal media sosial Instagram dan TikTok Bakom mencatat sekitar 99 juta tayangan dari berbagai konten informasi mengenai kegiatan dan program pemerintah.
Dalam periode yang sama, Bakom memproduksi 148 video Sinergi Indonesia yang menampilkan kisah para penerima manfaat program pemerintah dari berbagai daerah.
Produksi video tersebut menjadi salah satu strategi komunikasi Bakom untuk memperkenalkan pelaksanaan program pemerintah melalui pengalaman langsung masyarakat.
Selain memanfaatkan media sosial, Bakom telah melaksanakan 564 agenda koordinasi untuk mendukung penyelarasan kegiatan komunikasi pemerintah.
Bakom juga mengoordinasikan lima agenda komunikasi nasional yang secara keseluruhan menghasilkan jangkauan sekitar 297 juta tayangan.
Meski mencatat capaian jangkauan informasi yang besar, Syahganda menegaskan bahwa hasil tersebut harus dilengkapi dengan pengukuran kinerja yang lebih substantif.
Menurutnya, efektivitas komunikasi pemerintah perlu dinilai berdasarkan kemampuan masyarakat memahami informasi dan mengetahui arah kebijakan yang sedang dijalankan.
Bakom Siapkan Tiga Agenda Utama untuk 2027
Untuk mendukung penerapan indikator kinerja baru, Bakom menyiapkan tiga agenda kerja utama yang akan dilaksanakan pada 2027.
Agenda pertama adalah menghimpun aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan forum dengar publik dan kegiatan pengukuran aspirasi.
Melalui kegiatan tersebut, Bakom berupaya memperoleh masukan langsung dari masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik.
Pengukuran aspirasi juga diarahkan untuk memastikan berbagai kebutuhan, masukan, dan persoalan masyarakat dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan.
Agenda kedua adalah memperkuat koordinasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penyampaian informasi mengenai program serta kebijakan pemerintah menjadi lebih terarah.
Penguatan koordinasi tersebut mencakup pelatihan bagi juru bicara untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Bakom juga akan memperluas peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemerataan informasi, khususnya di daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyebaran komunikasi pemerintah.
Agenda ketiga adalah membangun tata kelola komunikasi pemerintah berbasis data untuk mendukung pemantauan dan evaluasi program secara terintegrasi.
Bakom Kembangkan Dasbor Program Prioritas dan Capaian Pemerintah
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis data, Bakom akan mengembangkan dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Pengembangan kedua dasbor tersebut diarahkan untuk mempermudah pengelolaan informasi mengenai pelaksanaan program prioritas serta pencapaian pemerintah.
Sistem tersebut juga diharapkan dapat mendukung proses pemantauan dan evaluasi komunikasi secara lebih terukur.
Syahganda menyampaikan bahwa setiap program Bakom akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat dipantau dan dievaluasi oleh Komisi XIII DPR RI.
"Setiap program akan kami lengkapi dengan indikator yang bisa ditagih oleh Komisi XIII. Kami siap melaporkan perkembangannya dalam rapat-rapat bersama komisi," jelasnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban Bakom kepada DPR RI dalam menjalankan program komunikasi pemerintah.
Melalui indikator yang terukur, Komisi XIII DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan hasil pelaksanaan program yang dijalankan Bakom.
Bakom Fokus pada Pemahaman Masyarakat dan Penyaluran Aspirasi
Syahganda menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan jumlah tayangan, luasnya jangkauan informasi, maupun banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, komunikasi pemerintah dapat dinilai berhasil ketika masyarakat merasa aspirasinya didengar, memahami arah kebijakan pemerintah, serta merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, Bakom akan memberikan perhatian lebih besar pada pengukuran pemahaman masyarakat dan kecepatan penyampaian aspirasi kepada pengambil kebijakan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan komunikasi dua arah sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menerima masukan dari masyarakat.
Penerapan dua indikator baru pada 2027 sekaligus menjadi langkah Bakom untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program komunikasi pemerintah.
Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, perluasan jangkauan informasi, serta pemanfaatan sistem berbasis data, Bakom menargetkan komunikasi pemerintah menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya




