HOME  ⁄  Nasional

Kemenhut Dorong Rehabilitasi 12 Juta Hektare Lahan Kritis, Kebutuhan Dana Capai Rp700 Triliun

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Kemenhut Dorong Rehabilitasi 12 Juta Hektare Lahan Kritis, Kebutuhan Dana Capai Rp700 Triliun
Foto: Kemenhut Dorong Rehabilitasi Hutan Terpadu dari Hulu DAS hingga Mangrove

Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi rehabilitasi hutan dan lahan dari pendekatan yang hanya berfokus pada penanaman pohon menjadi pemulihan fungsi ekosistem secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Transformasi tersebut dilakukan melalui integrasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan ekosistem mangrove untuk memperkuat ketahanan bentang alam terhadap perubahan iklim.

Langkah tersebut menjadi pembahasan dalam sesi bertajuk "Beyond Planting: From Watersheds to Mangroves for Climate-Resilient Landscapes" di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut, Dyah Murtiningsih, menegaskan pentingnya memperluas rehabilitasi berbasis lanskap untuk mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Strategi tersebut menggabungkan pengurangan emisi melalui perlindungan hutan dengan peningkatan penyerapan karbon melalui rehabilitasi hutan, pemulihan gambut, rehabilitasi mangrove, dan pemulihan ekosistem terdegradasi lainnya.

Kemenhut Hadapi Tantangan Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan Kritis

Indonesia menghadapi tantangan pemulihan sekitar 12 juta hektare lahan kritis yang tersebar di berbagai wilayah dengan kebutuhan pembiayaan rehabilitasi diperkirakan mencapai 42 miliar dolar AS.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kemenhut mendorong diversifikasi pendanaan melalui anggaran pemerintah, kerja sama internasional, mekanisme pembayaran berbasis hasil, investasi swasta, dan dukungan filantropi.

Pengembangan pembiayaan karbon dan instrumen investasi berkelanjutan juga dinilai berpotensi menjamin keberlangsungan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk kegiatan pemeliharaan serta pemantauan hasil pemulihan.

Kemenhut menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah pohon yang ditanam maupun luas kawasan yang menjadi lokasi kegiatan.

Keberhasilan tersebut harus dinilai berdasarkan pemulihan fungsi ekosistem, termasuk perbaikan tata air, peningkatan tutupan vegetasi, perlindungan keanekaragaman hayati, penguatan cadangan karbon, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Karena itu, pengelolaan kawasan hulu, tengah, dan hilir DAS perlu dilakukan secara terpadu serta dihubungkan dengan pemulihan ekosistem pesisir.

Pakar pengelolaan DAS Universitas Padjadjaran, Chay Asdak, menjelaskan bahwa restorasi lanskap dapat menjadi pendekatan bersama untuk mendukung penanganan perubahan iklim, pengendalian degradasi lahan, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Chay juga menekankan pentingnya pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat pengelola lahan agar perlindungan ekosistem berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Insentif tersebut dapat dikembangkan melalui sistem agroforestri, pembayaran jasa lingkungan, dan pembiayaan usaha berbasis alam yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Indonesia Targetkan Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kemenhut, Nikolas N. Surjobasuindro, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas sekitar 3,44 juta hektare yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan pesisir.

Melalui Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021–2030, pemerintah menetapkan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare.

Pelaksanaan program tersebut mengutamakan penguatan penghidupan masyarakat, kolaborasi pemangku kepentingan, mitigasi perubahan iklim, serta diversifikasi sumber pembiayaan.

Kemenhut juga terus mengembangkan World Mangrove Center atau Pusat Mangrove Dunia sebagai wadah kerja sama internasional untuk pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan penguatan pengelolaan ekosistem mangrove.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat memperluas kerja sama antarnegara dalam perlindungan dan rehabilitasi kawasan pesisir.

Rehabilitasi Menoreh Libatkan Masyarakat dan Tanam 901 Ribu Pohon

Kepala Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, Rochimah Nugrahini, memaparkan pengalaman rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kelompok tani.

Di kawasan Menoreh, kolaborasi tersebut telah menghasilkan kegiatan penanaman pada lahan seluas sekitar 1.656 hektare dengan jumlah lebih dari 901 ribu pohon multiguna.

Kegiatan rehabilitasi tersebut juga menciptakan sekitar 87 ribu hari orang kerja yang berkontribusi terhadap pembukaan kesempatan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Pengalaman Menoreh menjadi salah satu contoh penerapan rehabilitasi berbasis lanskap yang menggabungkan pemulihan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang terlibat.

GGGI Dorong Pembiayaan Karbon untuk Restorasi Berkelanjutan

Perwakilan Global Green Growth Institute (GGGI), Kyu-uk Lee, menekankan bahwa pembiayaan restorasi ekosistem tidak boleh hanya diarahkan pada tahap penanaman pohon.

Menurutnya, pembiayaan perlu mencakup seluruh proses rehabilitasi, mulai dari pemeliharaan tanaman, pemantauan perkembangan ekosistem, hingga pengukuran dan pembuktian hasil pemulihan.

Kyu-uk Lee menjelaskan bahwa pembiayaan karbon dan skema pendanaan campuran dapat menjadi alternatif untuk mendukung seluruh siklus restorasi.

Namun, penerapan skema tersebut harus memperhatikan integritas lingkungan, kepastian metode penghitungan hasil rehabilitasi, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA), Noriaki Sakaguchi, membagikan pengalaman kerja sama rehabilitasi mangrove antara Indonesia dan Jepang yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan melalui kerja sama tersebut adalah silvofishery, yakni sistem pengelolaan yang mengintegrasikan kegiatan tambak dengan perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove.

Pendekatan tersebut menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dengan upaya konservasi sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Mempawah Mangrove Park Jadi Contoh Integrasi Konservasi dan Ekowisata

Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, Erlina, turut memaparkan pengalaman pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove melalui pengembangan Mempawah Mangrove Park.

Pengelolaan kawasan tersebut mengintegrasikan konservasi mangrove, pendidikan lingkungan, pengembangan ekowisata, dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan pesisir.

Model pengelolaan tersebut menjadi contoh pemanfaatan kawasan mangrove yang menggabungkan perlindungan lingkungan dengan kegiatan pendidikan, pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sesi diskusi di Paviliun Indonesia yang dimoderatori Nur Azis dari Direktorat Jenderal PDASRH Kemenhut juga melibatkan sejumlah peserta internasional.

Forum tersebut membahas pengembangan World Mangrove Center sebagai sarana kerja sama internasional, termasuk peluang berbagi pengalaman pengelolaan mangrove Indonesia dengan negara lain.

Selain itu, peserta mendiskusikan peluang pengembangan kerja sama rehabilitasi dengan Bangladesh, khususnya dalam pertukaran pengetahuan dan penguatan pengelolaan ekosistem.

Para narasumber menyepakati bahwa perluasan restorasi hutan dan ekosistem membutuhkan dukungan kebijakan terintegrasi, pembiayaan berkelanjutan, penerapan ilmu pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Melalui forum COP31, Kemenhut menegaskan bahwa arah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan Indonesia harus bergerak melampaui target penanaman pohon menuju pemulihan fungsi ekosistem yang terukur dan berkelanjutan.

Integrasi pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemulihan mangrove diharapkan dapat memperkuat ketahanan bentang alam terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan efektivitas pengurangan emisi dan penyerapan karbon.

Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui perlindungan hutan, pemulihan ekosistem terdegradasi, serta peningkatan kemampuan ekosistem menyerap dan menyimpan karbon.

Kemenhut menempatkan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya pemulihan ekosistem yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi hutan, melindungi kawasan pesisir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026