
Pantau - Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (18/11/2026), setelah menemukan indikasi bahwa keduanya hendak menuju Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran.
Kedua WNI tersebut awalnya mengaku akan berwisata ke Thailand melalui Singapura selama 10 hari, tetapi pemeriksaan petugas imigrasi mengungkap adanya rencana perjalanan menuju Rusia.
Petugas juga menemukan bukti komunikasi dengan pihak perekrut yang mengindikasikan bahwa tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia berkaitan dengan aktivitas militer.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar, terutama melalui media sosial.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risiko bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga kehilangan nyawa," katanya.
Hendarsam menegaskan bahwa setiap tawaran pekerjaan di luar negeri harus diperiksa secara cermat, mulai dari legalitas perusahaan perekrut, jenis pekerjaan, hingga prosedur penempatan tenaga kerja.
Imigrasi Juanda Bongkar Dugaan Perekrutan Tentara Bayaran Rusia Lewat Facebook
Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan kedua WNI dengan informasi yang ditemukan selama pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengaku berencana melakukan perjalanan wisata ke Thailand selama 10 hari dengan menggunakan penerbangan melalui Singapura.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, petugas menemukan bahwa tujuan perjalanan sebenarnya adalah Rusia.
Petugas juga menemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026 yang semakin memperkuat kecurigaan terhadap rencana keberangkatan kedua WNI tersebut.
"Kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026," kata Agus.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku telah menerima tawaran pekerjaan di Rusia melalui media sosial Facebook.
Pekerjaan yang ditawarkan kepada keduanya awalnya disebut sebagai petugas keamanan, tetapi bukti komunikasi dengan perekrut menunjukkan indikasi keterlibatan dalam aktivitas militer.
Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa kedua WNI diarahkan untuk bergabung sebagai tentara bayaran Rusia, bukan bekerja sebagai petugas keamanan sipil.
"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus.
Atas temuan tersebut, petugas Imigrasi Juanda memutuskan menunda keberangkatan kedua WNI melalui mekanisme Not Ok to Board (NOTB).
Setelah keberangkatannya ditunda, kedua WNI diserahkan kepada Satuan Tugas Pengamanan (Satgas PAM) sebelum diteruskan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Dirjen Imigrasi Ingatkan Risiko Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing tanpa izin Presiden Republik Indonesia dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius.
Berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar peringatan pemerintah kepada masyarakat yang mempertimbangkan tawaran pekerjaan berkaitan dengan aktivitas militer di luar negeri.
"Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan," katanya.
Hendarsam menjelaskan bahwa kondisi tanpa kewarganegaraan atau stateless dapat terjadi apabila seseorang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia tanpa memiliki kewarganegaraan negara lain.
Menurutnya, pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi keselamatan warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan komitmennya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tawaran pekerjaan yang berpotensi membahayakan keselamatan.
"Pemeriksaan imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan," ujarnya.
Bareskrim Polri Ungkap Tujuh WNI Direkrut untuk Jadi Tentara Bayaran Rusia
Kasus yang ditemukan di Bandara Internasional Juanda menambah rangkaian pengungkapan dugaan perekrutan WNI untuk terlibat dalam aktivitas militer di Rusia.
Sebelumnya, pada Kamis (12/11/2026), Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri mencegah keberangkatan tiga WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ketiga WNI tersebut diduga menjadi sasaran jaringan perdagangan orang dengan modus perekrutan sebagai tentara bayaran Rusia.
Berdasarkan pengungkapan Bareskrim Polri, terdapat tujuh WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan untuk bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia.
Dari tujuh orang tersebut, empat WNI diketahui telah diberangkatkan menuju Rusia pada 9 dan 20 September 2026.
Keempat WNI yang telah diberangkatkan masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI.
Sementara itu, tiga WNI lainnya yang berinisial HA, AF, dan AY berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Bareskrim mengungkapkan bahwa jaringan perekrut memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menawarkan pekerjaan kepada calon korban.
Media sosial yang digunakan dalam proses perekrutan tersebut antara lain TikTok, Facebook, dan Instagram.
Para calon pekerja disebut hanya diminta menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai persyaratan awal mengikuti proses perekrutan.
Proses tersebut juga tidak disertai pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas selama calon pekerja masih berada di Indonesia.
Salah satu kejanggalan yang ditemukan penyidik adalah penggunaan visa turis atau visa kunjungan untuk keberangkatan calon pekerja, bukan visa kerja sesuai tujuan perjalanan.
Berdasarkan hasil penyidikan, perekrutan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang memiliki hubungan langsung dengan agen di Rusia.
Para calon pekerja juga diketahui ditempatkan sementara di hotel transit sekitar kawasan bandara sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Polisi Temukan 15 WNI Korban Dugaan Sindikat Perekrutan Tentara Bayaran
Selain pengungkapan Bareskrim Polri, Polres Metro Jakarta Pusat juga membongkar kasus dugaan perekrutan tentara bayaran Rusia pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan 15 WNI yang menjadi korban perekrutan meskipun tidak memiliki latar belakang atau pengalaman militer.
Sindikat perekrut diketahui menyasar masyarakat usia produktif di bawah 50 tahun, khususnya mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau tertarik dengan tawaran penghasilan besar.
Kondisi ekonomi calon korban diduga dimanfaatkan oleh jaringan perekrut untuk menarik minat mereka menerima pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer di luar negeri.
Para pelaku juga diduga menggunakan aplikasi Workforce Command Center (WVCC) serta berbagai platform media sosial untuk menjaring calon korban dari sejumlah negara.
Berdasarkan informasi dalam pengungkapan kasus tersebut, perekrutan calon tentara bayaran diduga berkaitan dengan upaya memenuhi kekurangan personel peleton di medan perang akibat tingginya angka kematian.
Dugaan tersebut menunjukkan adanya risiko calon pekerja dikirim ke wilayah konflik bersenjata meskipun sebelumnya menerima tawaran pekerjaan yang tidak secara jelas menyebutkan keterlibatan militer.
Pemerintah Minta WNI Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Luar Negeri
Rangkaian pengungkapan kasus oleh Imigrasi Juanda, Bareskrim Polri, dan Polres Metro Jakarta Pusat memperlihatkan dugaan pola perekrutan melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak disertai kontrak jelas, menggunakan visa kunjungan, atau melibatkan perekrut tanpa legalitas penempatan tenaga kerja.
Masyarakat juga diminta memastikan bahwa perusahaan perekrut dan jenis pekerjaan yang ditawarkan memiliki dasar hukum yang jelas sebelum menyerahkan dokumen pribadi.
Pemeriksaan terhadap legalitas perusahaan, prosedur penempatan, dan dokumen perjalanan menjadi langkah penting untuk menghindari risiko penipuan maupun keterlibatan dalam aktivitas ilegal di luar negeri.
Pemerintah menekankan bahwa tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan bekerja di negara asing.
Pencegahan keberangkatan dua WNI di Bandara Internasional Juanda menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi melindungi warga negara dari dugaan perekrutan tentara bayaran, risiko kehilangan kewarganegaraan, serta ancaman keselamatan jiwa akibat keterlibatan dalam konflik bersenjata di luar negeri.
- Penulis :
- Leon Weldrick




