
Pantau - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas pembaruan kebijakan pertahanan nasional melalui penyempurnaan regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan strategis pertahanan Indonesia.
Sjafrie menegaskan bahwa revisi UU Pertahanan Negara diperlukan karena regulasi yang berlaku sejak 2002 tersebut belum pernah mengalami penyempurnaan, sementara Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah direvisi.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, belum mengadakan satu penyempurnaan, sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," ujar Sjafrie seusai pertemuan di kompleks parlemen, Jakarta.
Salah satu substansi utama yang akan dibahas dalam revisi tersebut adalah pengaturan strategi pertahanan nasional dengan mengusung konsep defensif aktif.
Konsep ini menitikberatkan pada penguatan pertahanan wilayah teritorial dan perlindungan kepentingan nasional tanpa bertujuan melakukan serangan terhadap negara lain.
Menhan Sjafrie Dorong Strategi Defensif Aktif Masuk UU Pertahanan Negara
Sjafrie menjelaskan bahwa strategi pertahanan defensif aktif membutuhkan landasan hukum yang lebih jelas agar arah kebijakan pertahanan Indonesia dapat dirumuskan secara tegas dalam regulasi nasional.
Menurutnya, konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sehingga perlu dimasukkan sebagai salah satu materi penyempurnaan.
Melalui revisi tersebut, pemerintah berupaya menyesuaikan kerangka hukum pertahanan negara dengan perkembangan kebutuhan strategis nasional sekaligus memperjelas orientasi kebijakan pertahanan Indonesia.
Sjafrie juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan akan meningkatkan koordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pertahanan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional tetap mendapatkan pengawasan dari lembaga legislatif.
Penguatan hubungan kerja antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI juga menjadi bagian dari persiapan pembahasan substansi revisi undang-undang.
Ketua Komisi I DPR Tegaskan Revisi UU Pertahanan Bukan untuk Menyerang Negara Lain
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan pimpinan DPR merupakan tahap diskusi awal mengenai rencana penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan Negara.
Utut menilai pembaruan regulasi diperlukan agar sistem pertahanan nasional menjadi lebih responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi terkini.
Ia menegaskan bahwa gagasan revisi tersebut tidak diarahkan untuk membangun strategi pertahanan yang bersifat ofensif atau menyerang negara lain.
"Ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa terkini. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," ujar Utut.
Menurut Utut, arah pembahasan revisi lebih menitikberatkan pada peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan pertahanan nasional dengan tetap mempertahankan orientasi pertahanan yang tidak bersifat ofensif.
Konsep defensif aktif yang menjadi perhatian pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperjelas strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan serta melindungi kepentingan nasional.
Kemenhan dan DPR Siapkan Tim Ahli untuk Membahas Revisi UU Pertahanan
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI akan menyiapkan tim ahli masing-masing untuk membahas konsep dan substansi revisi Undang-Undang Pertahanan Negara.
Pelibatan tim ahli dari kedua pihak diharapkan dapat mendukung penyusunan materi penyempurnaan regulasi, terutama mengenai strategi pertahanan defensif aktif dan penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan nasional.
Pembahasan tersebut juga akan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah dan DPR dalam merumuskan arah kebijakan pertahanan negara.
Sjafrie menargetkan perumusan materi revisi Undang-Undang Pertahanan Negara dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Apabila penyusunan materi berjalan sesuai target, pemerintah berharap proses revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat dilaksanakan pada 2027.
Rencana tersebut menjadi langkah awal pembaruan kerangka hukum pertahanan Indonesia yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade.
Pemerintah dan DPR akan memfokuskan pembahasan pada penguatan strategi defensif aktif, peningkatan kesiapsiagaan nasional, serta penyesuaian regulasi terhadap perkembangan kebutuhan pertahanan.
Selain memperjelas arah strategi pertahanan nasional, revisi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan legislatif terhadap kebijakan pertahanan negara.
- Penulis :
- Leon Weldrick




