
Pantau - Pemerintah daerah (Pemda) diminta lebih aktif memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang menyediakan bantuan hingga Rp60 juta per hektare atau maksimal Rp240 juta bagi setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peremajaan tanaman, penggunaan benih unggul, serta optimalisasi pengelolaan lahan yang sudah tersedia.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian periode 2016–2019, Bambang, mengatakan pemerintah pusat melalui BPDP telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pengembangan perkebunan rakyat.
Program tersebut mencakup Peremajaan Sawit Rakyat, bantuan sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), beasiswa, penelitian, hingga kegiatan promosi.
"Pemerintah daerah agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas bantuan peremajaan dari pemerintah pusat," ujar Bambang dalam Seminar Teknis Kelapa Sawit (TKS) bertema "Kiat Sukses Meningkatkan Produktivitas Sawit" yang diselenggarakan Media Perkebunan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jambi.
Bantuan Peremajaan Sawit Capai Rp60 Juta per Hektare
Bambang menilai pemanfaatan program PSR di sejumlah daerah masih belum optimal meskipun pemerintah pusat telah menyediakan fasilitas bantuan untuk memperbarui tanaman kelapa sawit yang tidak lagi produktif.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membantu pekebun memenuhi berbagai persyaratan pengajuan bantuan, terutama terkait administrasi dan legalitas lahan.
Persoalan kepemilikan lahan, kelengkapan dokumen, hingga potensi tumpang tindih antara perkebunan rakyat dan areal perusahaan menjadi sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan sosialisasi sekaligus memberikan pendampingan langsung kepada pekebun yang ingin mengikuti program PSR.
Bambang menjelaskan bantuan peremajaan sawit yang disediakan pemerintah mencapai sekitar Rp60 juta per hektare dengan batas maksimal pengajuan seluas empat hektare untuk setiap pekebun.
Dengan ketentuan tersebut, seorang pekebun berpotensi memperoleh bantuan hingga Rp240 juta apabila memiliki lahan seluas empat hektare yang memenuhi seluruh persyaratan program.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung peremajaan tanaman kelapa sawit menggunakan benih unggul sehingga produktivitas kebun rakyat dapat ditingkatkan.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa bantuan hanya dapat diperoleh apabila pekebun memenuhi ketentuan administrasi serta persyaratan kelayakan lahan.
"Di sinilah pemerintah daerah perlu hadir membantu masyarakat, terutama dalam mempersiapkan dan memastikan kelayakan lahan yang akan diremajakan," katanya.
Produktivitas Sawit Rakyat Turun Dibandingkan 2018
Bambang mengungkapkan bahwa perkebunan rakyat memiliki kontribusi besar terhadap industri kelapa sawit nasional, baik dari sisi luas lahan maupun jumlah masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 42,62 persen dari total areal perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan perkebunan rakyat.
Luas perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 7,2 juta hektare dengan jumlah pekebun diperkirakan sebanyak 3,04 juta orang.
Meski menguasai sebagian besar areal perkebunan sawit nasional, produktivitas kebun rakyat masih menghadapi berbagai tantangan.
Data yang dipaparkan Bambang menunjukkan produktivitas perkebunan sawit rakyat pada 2018 mencapai 3.369 kilogram per hektare.
Sementara itu, berdasarkan data sementara 2026, produktivitas perkebunan sawit rakyat tercatat sebesar 3.177 kilogram per hektare.
Perbandingan kedua angka tersebut menunjukkan penurunan produktivitas sebesar 192 kilogram per hektare dibandingkan dengan capaian pada 2018.
Bambang menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, baik bagi perusahaan perkebunan maupun pekebun rakyat, untuk menjaga kemampuan industri kelapa sawit nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Peningkatan produktivitas dinilai perlu dilakukan melalui perbaikan praktik budidaya, penggunaan benih berkualitas, serta pengelolaan lahan secara optimal.
"Penguatan produktivitas juga harus disertai komitmen terhadap tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan," katanya.
Jambi Miliki Lebih dari 1,1 Juta Hektare Perkebunan Sawit
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan wilayahnya merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit penting di Pulau Sumatera maupun secara nasional.
Menurutnya, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi telah mencapai lebih dari 1,1 juta hektare sehingga komoditas tersebut memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.
Sudirman menyebut peran kelapa sawit semakin penting seiring dengan kebijakan mandatori biodiesel B50 yang disebut memasuki tahap implementasi pada 2026.
Kebijakan B50 merupakan program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar diesel.
Menurut Sudirman, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan penyerapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar domestik.
Peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri hilir kelapa sawit di daerah penghasil.
Namun, Sudirman mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan minyak sawit harus diimbangi dengan perbaikan produktivitas perkebunan yang sudah tersedia.
Upaya memenuhi kebutuhan bahan baku industri tidak seharusnya mengandalkan pembukaan lahan baru secara tidak terkendali.
Pemerintah Daerah Didorong Optimalkan Lahan Sawit yang Ada
Optimalisasi lahan perkebunan yang telah tersedia menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa memperluas areal perkebunan secara berlebihan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta penerapan teknik budidaya yang tepat.
Selain itu, pengelolaan panen yang baik diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga kualitas tandan buah segar yang dihasilkan pekebun.
Program PSR melalui BPDP diharapkan dapat membantu pekebun memperbarui tanaman yang sudah tua atau tidak produktif sehingga potensi lahan perkebunan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan administrasi, legalitas, dan kepastian status lahan yang menjadi persyaratan pengajuan bantuan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pekebun rakyat diperlukan agar fasilitas peremajaan sawit dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Melalui peningkatan akses bantuan PSR dan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, produktivitas sawit rakyat diharapkan meningkat untuk mendukung kebutuhan industri nasional tanpa bergantung pada pembukaan lahan baru secara tidak terkendali.
- Penulis :
- Shila Glorya




