HOME  ⁄  Ekonomi

Suahasil Nazara Minta Produsen Rokok Ilegal Beralih ke Jalur Resmi, 1,7 Miliar Batang Rokok Disita

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Suahasil Nazara Minta Produsen Rokok Ilegal Beralih ke Jalur Resmi, 1,7 Miliar Batang Rokok Disita
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam acara Financial Forum di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis 19/11/2026 (sumber: ANTARA/Bayu Saputra)

Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengimbau produsen rokok ilegal untuk beralih menjadi produsen legal dengan masuk ke dalam sistem resmi pemerintah dan memenuhi kewajiban pembayaran cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Imbauan tersebut disampaikan Suahasil dalam acara Financial Forum yang berlangsung di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis.

"Karena kita mengharapkan sebenarnya yang ilegal ini masuk saja ke dalam sistem, lalu kemudian ikut membayar cukai,” kata Suahasil.

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong produsen rokok ilegal untuk menjalankan kegiatan produksi dan peredaran hasil tembakau secara resmi guna meningkatkan kepatuhan terhadap aturan cukai.

Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang berpotensi mengganggu penerimaan negara.

Pemerintah Sita 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal Melalui 17.108 Penindakan

Suahasil mengungkapkan bahwa aparat telah mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 kali penindakan dalam kegiatan pengawasan terhadap peredaran produk hasil tembakau.

Jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan tersebut meningkat sebesar 80 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Besarnya jumlah rokok ilegal yang ditemukan menunjukkan bahwa peredaran produk hasil tembakau tanpa memenuhi ketentuan cukai masih menjadi tantangan bagi pemerintah.

Karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara.

Selain rokok ilegal, Suahasil mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum telah menangani sebanyak 13,28 ton narkotika melalui berbagai kegiatan penindakan.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap praktik penyelundupan emas ke luar negeri yang berpotensi melanggar ketentuan perdagangan dan kepabeanan.

Berdasarkan data yang disampaikan Suahasil, jumlah emas yang terindikasi dibawa ke luar negeri secara ilegal telah mencapai 430 kilogram.

Di sisi lain, penegakan hukum melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Suahasil menyebutkan bahwa kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Satgas PKH telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp57,1 triliun.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Capai Rp267,2 Triliun hingga Oktober 2026

Di tengah penguatan pengawasan terhadap barang ilegal, penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026.

Realisasi tersebut setara dengan 79,5 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan sebesar 7,2 persen.

Berdasarkan komponennya, penerimaan negara dari sektor cukai mencapai Rp185,8 triliun hingga Oktober 2026.

Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 0,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan dari sektor bea masuk tercatat mencapai Rp46,9 triliun atau meningkat sebesar 14,4 persen secara tahunan.

Pertumbuhan penerimaan bea masuk tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas impor sejumlah kelompok barang, termasuk bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.

Adapun penerimaan negara dari sektor bea keluar mencapai Rp34,5 triliun hingga Oktober 2026.

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 43,4 persen secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal, termasuk rokok tanpa cukai dan praktik penyelundupan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

Melalui dorongan agar produsen rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi, pemerintah berupaya memperluas kepatuhan pembayaran cukai sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor tersebut.

Penulis :
Leon Weldrick
Editor :
Leon Weldrick
FLOII 2026