HOME  ⁄  Nasional

Indonesia Dorong Kerja Sama ASEAN Cegah Kebakaran Gambut dan Kabut Asap Lintas Negara di COP31

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Indonesia Dorong Kerja Sama ASEAN Cegah Kebakaran Gambut dan Kabut Asap Lintas Negara di COP31
Foto: Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC) Agus Justianto, dan Wakil Ketua Sekretariat Interim ITPC Bambang Supriyanto memberikan pemaparan dalam sesi dialog di ASEAN Pavilion pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye, Selasa 17/11/2026 (sumber: Kementerian Kehutanan)

Pantau - Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional dalam pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan melalui harmonisasi data, pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), serta peningkatan koordinasi antarnegara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas.

Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi dialog di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki.

Dialog yang diselenggarakan melalui Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU) tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan gambut berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC), Agus Justianto, menegaskan bahwa pengelolaan gambut harus didasarkan pada data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut seluas 24,6 juta hektare berdasarkan hasil pemetaan hidrologi gambut.

Data tersebut menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan perlindungan, perencanaan restorasi, serta pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu.

"Kesamaan acuan data sangat penting agar perencanaan pengelolaan, target restorasi, dan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi memiliki dasar yang konsisten," kata Agus dalam kegiatan yang diselenggarakan melalui Proyek SAGU.

Indonesia Tekankan Pentingnya Harmonisasi Data Gambut

Agus menjelaskan bahwa harmonisasi data diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan gambut menggunakan dasar informasi yang sama ketika menetapkan kebijakan dan target restorasi.

Kesamaan data juga dibutuhkan untuk mendukung sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dalam menilai perkembangan serta hasil pelaksanaan program pengelolaan gambut berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Sekretariat Interim ITPC, Bambang Supriyanto, menyoroti adanya perbedaan data mengenai luas ekosistem gambut maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Bambang, perbedaan angka tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan metodologi pengumpulan data, cakupan wilayah pemetaan, serta periode penghitungan yang digunakan.

Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai metode pengumpulan dan pengolahan data agar informasi mengenai kondisi gambut dapat dimanfaatkan secara tepat dalam pengambilan keputusan.

Dalam dialog bertajuk Building Coordination for Multi-stakeholder Collaboration on Sustainable Management in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea, Bambang juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menangani kebakaran gambut.

"Penanganan kebakaran gambut dan transboundary haze tidak dapat dibebankan hanya kepada satu negara," ujar Bambang.

Menurutnya, kebakaran gambut dan penyebaran kabut asap lintas batas merupakan persoalan regional yang membutuhkan keterlibatan berbagai negara dalam upaya pencegahan maupun penanganannya.

Bambang mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, penerapan penegakan hukum secara konsisten, serta peningkatan koordinasi regional untuk menekan risiko kebakaran gambut.

Kebakaran Gambut dan Kabut Asap Jadi Tanggung Jawab Bersama

Bambang menegaskan bahwa kegiatan investasi dan operasional usaha di kawasan gambut harus memperhatikan risiko kerusakan lingkungan yang dapat berdampak hingga ke negara lain.

Ia secara khusus menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam kegiatan investasi yang berkaitan dengan pengelolaan gambut, termasuk investasi yang melibatkan pihak asing.

Menurut Bambang, kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, pengawasan yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan pemanfaatan kawasan gambut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kebakaran yang dapat merugikan masyarakat.

Penegakan hukum secara konsisten juga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tanggung jawab bersama dan meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran.

Sementara itu, Kepala Divisi Lingkungan sekaligus Asisten Direktur Direktorat Pembangunan Berkelanjutan Sekretariat ASEAN, Vong Sok, menegaskan bahwa pengelolaan gambut berkelanjutan membutuhkan kerja sama regional yang lebih kuat.

Vong Sok menilai kabut asap lintas batas atau transboundary haze tidak hanya menyebabkan persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas perekonomian negara-negara ASEAN.

Karena itu, penanganan kebakaran gambut perlu dilakukan melalui pendekatan kolektif dengan memperkuat harmonisasi data, koordinasi kebijakan, dan pertukaran informasi antarnegara.

Vong Sok juga menekankan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini agar potensi kebakaran gambut dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan secara efektif.

"Penanganan transboundary haze membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN melalui pertukaran informasi yang akurat, penguatan kerja sama lintas batas, serta langkah pencegahan kebakaran gambut yang terkoordinasi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat di kawasan," ujar Vong Sok.

Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini Perkuat Kolaborasi Gambut

Dalam kesempatan yang sama, ilmuwan senior sekaligus peneliti utama Proyek SAGU, Swetha Peteru, menekankan pentingnya kolaborasi antara Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dalam pengelolaan ekosistem gambut.

Menurut Swetha, kerja sama ketiga negara perlu dikembangkan melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, kondisi bentang alam, serta kebutuhan dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan berbasis sains diperlukan agar kegiatan perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan gambut tetap mempertimbangkan karakteristik serta fungsi ekologis ekosistem tersebut.

Sementara itu, pendekatan berbasis bentang alam dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan gambut memperhatikan keterkaitan kondisi lingkungan secara menyeluruh.

Swetha juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar kegiatan konservasi dan restorasi gambut dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Menurutnya, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara perlu diperkuat untuk meningkatkan kemampuan berbagai pihak dalam mengelola gambut secara berkelanjutan.

Selain pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, serta pelaksanaan pemantauan secara berkelanjutan juga menjadi kebutuhan penting dalam menjaga fungsi ekologis gambut.

"Melalui Proyek SAGU, kami mendorong kerja sama lintas negara yang mengintegrasikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan gambut secara bijaksana guna mendukung ekonomi masyarakat serta pencapaian target iklim regional," ujar Swetha.

Kerja Sama Regional Diharapkan Tekan Risiko Kabut Asap

Penguatan kerja sama pengelolaan gambut antara Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dalam kegiatan konservasi, restorasi, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Harmonisasi data menjadi salah satu kebutuhan utama agar negara-negara yang terlibat memiliki pemahaman yang selaras mengenai kondisi ekosistem gambut, luas wilayah pengelolaan, dan risiko kebakaran.

Penerapan pengelolaan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut juga menjadi pendekatan penting Indonesia dalam memperkuat perencanaan perlindungan serta pemulihan ekosistem.

Di sisi lain, peningkatan koordinasi lintas negara diperlukan agar upaya pencegahan kebakaran dan penanganan kabut asap dapat dilaksanakan secara terpadu.

Keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, organisasi regional, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola gambut yang transparan serta akuntabel.

Melalui Proyek SAGU, kerja sama regional diharapkan mampu memperkuat perlindungan fungsi ekologis gambut sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan gambut berkelanjutan harus berlandaskan data yang akurat, pendekatan hidrologis, koordinasi antarnegara, serta tanggung jawab bersama dalam mencegah kebakaran dan kabut asap lintas batas.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026