
Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan penyelesaian pembangunan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera agar dapat difungsikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027 untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Tiga ruas tol yang menjadi prioritas tersebut meliputi Binjai–Langsa, Rengat–Pekanbaru, dan Palembang–Betung yang diharapkan dapat membantu kelancaran arus transportasi selama periode libur akhir tahun.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11).
"Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027, KSP mendorong tiga ruas agar fungsional yaitu Ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung," ujar Ariyo.
Ariyo menjelaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bagian dari intervensi KSP terhadap program prioritas pemerintah, termasuk penyelesaian berbagai hambatan proyek strategis nasional.
KSP Percepat Penyelesaian Lahan Tol Trans Sumatera
Jalan Tol Trans Sumatera merupakan salah satu proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung.
Secara keseluruhan, jaringan Jalan Tol Trans Sumatera direncanakan memiliki panjang mencapai 2.981 kilometer, dengan sekitar 1.116 kilometer di antaranya telah beroperasi.
KSP memastikan pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang menghambat penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut, terutama persoalan pengadaan dan penyelesaian lahan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian lahan di kawasan pintu keluar Tol Pangkalan Brandan yang belum tuntas sejak 2024.
Selain itu, KSP turut mendorong percepatan eksekusi bangunan di kawasan pintu keluar Tol Betung agar pembangunan infrastruktur dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan.
Dalam menangani persoalan tersebut, KSP mengedepankan pendekatan humanis terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelesaian proyek sekaligus memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembangunan.
KSP juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta penyedia jasa yang terlibat dalam pembangunan.
Koordinasi lintas instansi tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian hambatan proyek sekaligus memastikan ruas tol yang telah beroperasi memenuhi kaidah dan ketentuan jalan tol.
Percepatan penyelesaian tiga ruas tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur menghadapi potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Nataru 2026–2027.
KSP Juga Tangani Sengketa Lahan MRT Jakarta Fase 2
Selain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, KSP turut terlibat dalam penyelesaian hambatan proyek transportasi lainnya, termasuk pengadaan lahan untuk pembangunan MRT Jakarta Fase 2.
Salah satu persoalan yang ditangani adalah sengketa status tanah seluas 2.186 meter persegi di kawasan Duta Merlin yang dibutuhkan untuk pembangunan Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2.
Sengketa lahan tersebut telah menghambat proses pengadaan tanah sejak 2019 dan berpotensi menunda jadwal operasional serta meningkatkan biaya pembangunan proyek.
"Pengadaan lahan seluas 2.186 meter persegi di kawasan Duta Merlin untuk pembangunan stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2 sempat terhambat sengketa status tanah sejak 2019. Sehingga beresiko menunda jadwal operasional dan memicu pembengkakan biaya proyek. KSP bersama MRT, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan, Kemenko IPK melakukan debottlenecking," jelas Ariyo.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KSP melakukan sinkronisasi dan koordinasi bersama MRT Jakarta, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kebuntuan penyelesaian sengketa tanah yang telah berlangsung selama sekitar tujuh tahun.
Melalui koordinasi lintas instansi, pemerintah memastikan pembangunan Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2 dapat dilanjutkan tanpa menimbulkan beban pembayaran ganti rugi tanah bagi negara.
Proyek Stasiun Harmoni Terhindar dari Potensi Klaim Rp56 Miliar per Bulan
Ariyo mengungkapkan bahwa penyelesaian hambatan pengadaan lahan telah menghasilkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pada Januari 2026.
Penyelesaian persoalan tersebut juga membuat proyek terhindar dari potensi klaim keterlambatan pembangunan yang nilainya mencapai Rp56 miliar setiap bulan.
"Langkah ini menghasilkan groundbreaking pada Januari 2026, terhindarnya potensi klaim keterlambatan sebesar Rp56 miliar per bulan serta progres konstruksi Stasiun Harmoni sebesar 63,44 persen pada per April 2026 yang telah melampaui target," papar Ariyo.
Berdasarkan laporan tersebut, progres konstruksi Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2 telah mencapai 63,44 persen pada April 2026 atau melampaui target pembangunan yang ditetapkan.
Capaian tersebut menjadi salah satu hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan hambatan pengadaan lahan proyek infrastruktur transportasi.
KSP menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala pembangunan agar proyek prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, percepatan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera tetap menjadi salah satu fokus menjelang Nataru 2026–2027 guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat serta meningkatkan konektivitas transportasi antardaerah di Pulau Sumatera.
- Penulis :
- Arian Mesa




