
Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara membantah adanya pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menegaskan bahwa perubahan kebutuhan pendanaan merupakan hasil penyesuaian seiring perbaikan tata kelola serta peningkatan efisiensi pelaksanaan program.
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah tidak memangkas anggaran MBG, melainkan menyesuaikan kebutuhan pendanaan berdasarkan kondisi pelaksanaan program yang semakin efisien.
"Jadi bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada. Tapi dia (MBG) menyesuaikan saja, karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien," kata Suahasil dalam acara Financial Forum di Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut Suahasil, pembenahan tata kelola MBG telah dilakukan secara berkelanjutan sejak awal 2025 untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal.
Menkeu Jelaskan Penyebab Penyesuaian Anggaran MBG
Suahasil mengungkapkan bahwa salah satu langkah pembenahan program MBG adalah mengatur penyaluran makanan berdasarkan hari sekolah agar distribusi lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Pemerintah juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Selain pembenahan sistem distribusi, pemerintah menurunkan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program secara langsung di lapangan.
Petugas yang terlibat dalam program MBG juga menjalani evaluasi melalui pengawasan ketat oleh manajemen Badan Gizi Nasional (BGN).
Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan program, meningkatkan ketepatan penyaluran makanan, serta mengurangi penggunaan anggaran yang tidak diperlukan.
Suahasil menilai pembenahan tata kelola yang berlangsung secara berkelanjutan membuat kebutuhan anggaran MBG dapat disesuaikan tanpa harus diartikan sebagai pemotongan anggaran.
"Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan kata kelola itu berlangsung dengan continous, dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja," jelas Menkeu Suahasil.
Pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program prioritas nasional dapat berjalan secara efektif dengan penggunaan anggaran negara yang lebih efisien.
BGN Klaim Berhasil Efisiensi Anggaran Rp44 Triliun
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun selama 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono.
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penghitungan ulang kebutuhan pendanaan, pembenahan tata kelola, serta penghematan sejumlah komponen operasional program MBG.
"Sampai dengan 100 hari ini, kami telah efisiensi anggaran, dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara," kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (29/10).
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN sebelumnya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun untuk mendukung pelaksanaan program.
Setelah dilakukan penghitungan ulang, BGN memperkirakan kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup sebesar Rp229 triliun.
Berdasarkan penghitungan tersebut, BGN menyatakan terdapat anggaran sebesar Rp38 triliun yang dapat dikembalikan ke kas negara.
Selain pengembalian anggaran tersebut, BGN juga mencatat sejumlah penghematan dari komponen operasional lainnya.
Penghematan itu meliputi anggaran yayasan sebesar Rp2,5 triliun, dana operasional dapur MBG sebesar Rp3 triliun, serta pengembalian saldo rekening virtual atau virtual account fiktif sebesar Rp0,5 triliun.
Dengan memperhitungkan berbagai komponen tersebut, BGN mengklaim total efisiensi anggaran yang dikembalikan kepada negara mencapai Rp44 triliun.
BGN Tetapkan Insentif Dapur MBG Rp2.000 per Porsi
Selain melakukan efisiensi anggaran, BGN juga menetapkan insentif tetap sebesar Rp2.000 per porsi makanan bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyelenggarakan program MBG.
Besaran insentif tersebut dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur dalam pelaksanaan program.
Kebijakan insentif tersebut menjadi salah satu komponen pendanaan operasional yang tetap diperhitungkan dalam pengelolaan program MBG.
Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian kebutuhan anggaran dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan, pengawasan operasional, serta evaluasi terhadap penggunaan dana program.
Dengan demikian, perubahan kebutuhan pendanaan MBG disebut sebagai hasil peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola, bukan kebijakan pemotongan anggaran sebagaimana dibantah Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
- Penulis :
- Shila Glorya




