HOME  ⁄  Nasional

Kejati NTB Kaji UU Perampasan Aset untuk Kasus Gratifikasi dan TPPU Eks Kepala BPN Sumbawa Subhan

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Kejati NTB Kaji UU Perampasan Aset untuk Kasus Gratifikasi dan TPPU Eks Kepala BPN Sumbawa Subhan
Foto: Kepala Kejati NTB Wahyudi (sumber: ANTARA/Dhimas B.P)

Pantau - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) akan mengkaji ketentuan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menentukan kemungkinan penerapannya dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan.

Kepala Kejati NTB, Wahyudi, mengatakan pihaknya perlu mempelajari ketentuan dalam regulasi tersebut sebelum memutuskan apakah dapat digunakan dalam penanganan perkara yang sedang berlangsung.

"Jadi, nanti kita lihat dahulu, kita perlu pelajari dahulu (UU Perampasan Aset), karena ini kan baru disahkan," kata Wahyudi di Mataram, Kamis (19/11).

Kajian tersebut dilakukan menyusul persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11).

Wahyudi menjelaskan bahwa salah satu aspek yang perlu dipastikan adalah kemungkinan pemberlakuan aturan tersebut secara surut terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi sebelum regulasi disahkan.

"Apakah berlaku surut atau bagaimana, itu makanya nanti kita pelajari," ujar Wahyudi.

Kejati NTB Telusuri dan Sita Sejumlah Aset Subhan

Wahyudi mengungkapkan bahwa penyidik Kejati NTB telah melakukan serangkaian penelusuran terhadap harta kekayaan Subhan yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan TPPU.

Dalam proses penyidikan, sejumlah aset milik mantan pejabat BPN tersebut juga telah disita untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan.

Menurut Wahyudi, ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

Meski telah melakukan penelusuran dan penyitaan aset, Kejati NTB hingga kini belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU tersebut.

Wahyudi menegaskan bahwa keputusan mengenai penetapan tersangka masih harus menunggu hasil gelar perkara oleh tim penyidik.

"Jadi, soal itu (penetapan tersangka) nanti tunggu gelar perkara," katanya.

Kasus Gratifikasi dan TPPU Berawal dari Korupsi Lahan Sirkuit MXGP Samota

Penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU yang melibatkan Subhan merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Dalam perkara korupsi pengadaan lahan tersebut, Subhan telah berstatus sebagai terdakwa dan proses hukumnya kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan aktivitas Subhan selama menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa periode 2020–2023.

Penelusuran dugaan tindak pidana tersebut juga mencakup masa jabatan Subhan sebagai Kepala BPN Lombok Tengah periode 2023–2025.

Pengembangan penyidikan dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya penerimaan gratifikasi serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Kejati NTB Bentuk Tim Khusus dan Gandeng PPATK

Pada Mei 2026, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Zulkifli Said, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan TPPU Subhan.

Tim tersebut terdiri atas gabungan personel dari bidang pidana khusus dan bidang pemulihan aset Kejati NTB.

Dalam menjalankan penyidikan, tim gabungan juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendukung penelusuran aset dan transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti serta menelusuri harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain melakukan penelusuran aset, penyidik Kejati NTB juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang memiliki keterkaitan dengan perkara Subhan.

Pada Februari 2026, penyidik menggeledah rumah pribadi Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Penggeledahan kemudian berlanjut pada Mei 2026 dengan menyasar kantor BPN Sumbawa dan kantor BPN Lombok Tengah.

Rangkaian penggeledahan, penelusuran aset, penyitaan, serta koordinasi dengan PPATK dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU tersebut.

Hingga Kamis (19/11), penyidikan perkara gratifikasi dan TPPU Subhan masih berlangsung tanpa adanya penetapan tersangka dalam perkara pengembangan tersebut.

Kejati NTB juga masih menunggu hasil kajian terhadap ketentuan Undang-Undang Perampasan Aset sebelum menentukan kemungkinan penerapannya dalam penanganan kasus yang melibatkan mantan Kepala BPN Sumbawa itu.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026