HOME  ⁄  Nasional

Pemkot Medan Gratiskan PBB Rp100 Ribu ke Bawah Mulai 2027, Sebanyak 61 Ribu Wajib Pajak Bakal Terbantu

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Pemkot Medan Gratiskan PBB Rp100 Ribu ke Bawah Mulai 2027, Sebanyak 61 Ribu Wajib Pajak Bakal Terbantu
Foto: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas (sumber: ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean)

Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, akan menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai tagihan Rp100.000 atau kurang mulai tahun 2027 sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat kepada sekitar 61.000 wajib pajak di Kota Medan yang memiliki tagihan PBB dalam jumlah relatif kecil.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan pembebasan PBB tersebut merupakan bagian dari program stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat.

"Ini program stimulan ekonomi untuk membantu meringankan masyarakat. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2027," ujar Rico Waas seusai temu pers di Medan, Kamis.

Program yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan tersebut akan diterapkan melalui penyesuaian nilai tagihan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Mulai 2027, Tagihan PBB Rp100 Ribu ke Bawah Menjadi Nol Rupiah

Rico Waas menjelaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi ketentuan program tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar PBB mulai tahun 2027.

Pemerintah kota akan mengubah nilai tagihan PBB pada SPPT menjadi nol rupiah bagi masyarakat yang masuk dalam kategori penerima pembebasan pajak.

"Nanti di tahun 2027, SPPT-nya jadi nol. Ini bakal berlaku pada tahun 2027," kata Rico Waas.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memberikan keringanan langsung kepada masyarakat, khususnya pemilik objek pajak dengan kewajiban pembayaran PBB sebesar Rp100.000 atau kurang.

Dengan kebijakan tersebut, sekitar 61.000 wajib pajak yang menjadi sasaran program berpotensi terbebas dari kewajiban pembayaran PBB sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pemkot Medan berharap pembebasan pajak tersebut dapat membantu masyarakat mengalokasikan pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Sebelum 2027, Pemkot Medan Berikan Diskon PBB 50 Persen

Selain menyiapkan pembebasan PBB secara penuh pada 2027, Pemkot Medan juga memberikan keringanan pembayaran pajak sebelum kebijakan tersebut mulai diberlakukan.

Rico Waas menyampaikan bahwa wajib pajak dengan nominal tagihan PBB sebesar Rp100.000 dapat memperoleh potongan pembayaran sebesar 50 persen.

"Jadi di bawah tahun 2027. Wajib pajak PBB dengan nominal Rp100.000 juga dapat pemotong 50 persen," sebut Rico Waas.

Melalui potongan tersebut, masyarakat yang semula memiliki kewajiban pembayaran PBB sebesar Rp100.000 cukup membayar Rp50.000 apabila memenuhi ketentuan pemberian diskon.

Kebijakan diskon sebesar 50 persen ini menjadi bentuk stimulus ekonomi sebelum pemerintah kota menerapkan pembebasan pembayaran PBB secara penuh pada tahun 2027.

Rico Waas berharap pemberian keringanan dan pembebasan PBB dapat berjalan lancar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Medan.

Rico Waas Pastikan Pembebasan PBB Tak Kurangi Target Peningkatan PAD

Meski memberikan potongan hingga pembebasan pembayaran PBB kepada kelompok wajib pajak tertentu, Rico Waas menegaskan bahwa Pemkot Medan tetap berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, kebijakan stimulus ekonomi tersebut tidak akan mengurangi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sumber pendapatan.

"Yang pasti dengan adanya program ini tidak mengurangi semangat kita untuk meningkatkan PAD Kota Medan. Nanti jumlahnya bakal diinformasikan lebih lanjut," ujarnya.

Pemkot Medan akan menyampaikan informasi lanjutan mengenai jumlah serta dampak penerapan kebijakan pembebasan PBB terhadap penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, program tersebut mencakup dua bentuk keringanan, yakni diskon PBB sebesar 50 persen sebelum tahun 2027 bagi wajib pajak dengan tagihan Rp100.000 dan pembebasan pembayaran PBB untuk tagihan Rp100.000 atau kurang mulai tahun 2027.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Medan berupaya membantu meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus mempertahankan komitmen peningkatan pendapatan daerah.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026