HOME  ⁄  Ekonomi

UMP Sumsel 2027 Naik 6,77 Persen Jadi Rp4,21 Juta, Herman Deru Tegaskan Perusahaan Dilarang Turunkan Upah

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

UMP Sumsel 2027 Naik 6,77 Persen Jadi Rp4,21 Juta, Herman Deru Tegaskan Perusahaan Dilarang Turunkan Upah
Foto: Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru saat diwawancarai di Palembang, Kamis 19/11/2026 (sumber: ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Pantau - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan atau naik 6,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut mencapai Rp267.096 dari UMP Sumsel 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.942.963 per bulan.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (19/11/2026).

Penetapan UMP Sumsel 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

"Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen," kata Herman Deru.

UMP Sumsel 2027 Disepakati Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja

Herman Deru menjelaskan bahwa besaran UMP Sumsel 2027 merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel yang dilaksanakan pada 18 November 2026.

Rapat tersebut melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja, untuk membahas serta menyepakati kenaikan upah minimum tahun berikutnya.

Penetapan UMP Sumsel 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Herman Deru mengatakan pengumuman UMP lebih awal bertujuan memberikan kepastian penghasilan kepada pekerja agar dapat mempersiapkan kebutuhan ekonomi keluarga sebelum memasuki tahun baru.

"Kenapa kita mau pertama, agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri untuk dia membuat budget kebutuhan keluarganya dan sudah bisa atur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian. Di sini ada asosiasi pengusaha, di sebelahnya ada pekerja, asosiasi pekerja, bertemu di tengah pemerintah menjadi jembatan, dan hasilnya itu disepakati kenaikan 6,77 persen," kata Deru.

Dengan adanya kepastian tersebut, pekerja diharapkan dapat menyusun anggaran rumah tangga dan merencanakan pengeluaran keluarga berdasarkan besaran penghasilan minimum yang akan diterima pada 2027.

Pengusaha Dilarang Membayar Upah di Bawah UMP Sumsel 2027

Herman Deru menegaskan bahwa perusahaan wajib mematuhi ketentuan UMP Sumsel 2027 dan dilarang membayar pekerja dengan upah lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan UMP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan.

Penerapannya mencakup perusahaan dengan standar waktu kerja tujuh hingga delapan jam sehari atau 40 jam dalam satu minggu.

Perusahaan diperbolehkan memberikan upah lebih tinggi dari UMP, tetapi tidak diperkenankan mengurangi penghasilan pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum tahun 2027.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah memberikan ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil terkait pembayaran upah berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut, batas upah paling rendah bagi usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar 50 persen dari upah minimum sesuai aturan yang berlaku.

Perusahaan yang Melanggar UMP Terancam Sanksi Pidana

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Indra Bangsawan menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran ketentuan upah minimum yang dilakukan oleh perorangan dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori empat.

Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit kategori empat dan paling banyak kategori enam.

Meski demikian, ketentuan tersebut memiliki pengecualian bagi usaha mikro dan kecil yang menerapkan pembayaran upah berdasarkan kesepakatan sesuai aturan yang berlaku.

Disnakertrans Sumsel akan melakukan pengawasan dan sosialisasi secara berkala untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan pembayaran UMP 2027.

Pengawasan tersebut mencakup lebih dari 6.000 perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah Sumatera Selatan.

Indra mengakui bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan masih menghadapi kendala akibat keterbatasan jumlah personel pengawas.

UMP Sumsel 2027 Berlaku Mulai 1 Januari, Upah Sektoral Masih Dibahas

UMP Sumsel 2027 sebesar Rp4.210.059 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 bagi perusahaan yang tercakup dalam ketentuan tersebut di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Sementara itu, pembahasan mengenai upah minimum sektoral masih berlangsung dengan melibatkan sembilan sektor usaha.

Indra Bangsawan menyebutkan bahwa pembahasan upah sektoral secara prinsip telah mencapai kesepakatan, meskipun proses penetapannya masih berjalan.

"Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Kalau untuk sektoral tadi, ini lagi berlangsung karena ada sembilan sektor, tapi sudah sepakat, intinya sudah sepakat," ujar Indra Bangsawan.

Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Disnakertrans akan melanjutkan pengawasan dan sosialisasi kepada perusahaan menjelang pemberlakuan UMP baru pada awal 2027.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026