
Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, mengusulkan Pulau Karimunjawa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata daerah.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan pengembangan Karimunjawa sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah pusat.
"Usulan pembangunan KEK Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Karimunjawa juga atas saran DPR RI agar pembangunan Karimunjawa menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat," kata Witiarso di Jepara, Jumat (20/11/2026).
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jepara menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah desa di Kecamatan Karimunjawa, instansi terkait, perwakilan paguyuban, serta pelaku usaha pariwisata pada Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut turut melibatkan biro perjalanan, pengelola hotel, hingga penyedia jasa transportasi.
"Kami juga ingin mengetahui usulan, masukan, serta berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pengembangan pariwisata Karimunjawa," ujarnya.
Usulan KEK Karimunjawa Mendapat Respons Positif Pelaku Usaha
Witiarso mengungkapkan rencana pembangunan KEK Pariwisata Berkelanjutan mendapat respons positif dari seluruh perhimpunan yang menghadiri rapat koordinasi.
Dukungan tersebut menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi.
Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke Karimunjawa tercatat mencapai 134.000 orang.
Witiarso berharap pembentukan KEK dapat mendorong pembangunan yang lebih terarah sekaligus meningkatkan daya saing Karimunjawa sebagai salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Rini Padmini mengatakan usulan pembentukan KEK Karimunjawa masih berada pada tahap sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
"Termasuk sosialisasi terhadap para asosiasi pelaku usaha sehingga tahapannya masih panjang," ujarnya.
Keterbatasan Anggaran Infrastruktur Jadi Pertimbangan Pengusulan KEK
Pengusulan KEK Karimunjawa juga dilatarbelakangi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Pada 2025, Pemkab Jepara mengajukan anggaran IJD sebesar Rp50 miliar, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp8 miliar.
Sementara pada 2026, dari total usulan anggaran sebesar Rp55 miliar, pemerintah pusat hanya mengucurkan anggaran sekitar Rp700 juta.
Pembentukan KEK diharapkan dapat membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pemerintah pusat yang lebih optimal.
Pemkab Jepara Jajaki Kerja Sama dengan Seychelles
Selain mengusulkan pembentukan KEK, Pemkab Jepara berencana menjajaki kerja sama dengan Kedutaan Besar Seychelles dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Negara kepulauan di Benua Afrika tersebut dinilai memiliki karakteristik bentang alam yang serupa dengan Karimunjawa.
Rencana kerja sama tersebut akan diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Witiarso menilai potensi keindahan alam Karimunjawa harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
Seychelles dinilai dapat menjadi referensi bagi Karimunjawa dalam mengoptimalkan potensi alam sebagai kekuatan ekonomi melalui pengelolaan lingkungan dan pengembangan SDM.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




