HOME  ⁄  Ekonomi

Danantara Targetkan Pangkas 1.074 Perusahaan Pelat Merah Jadi 254 Entitas pada Akhir 2026

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Danantara Targetkan Pangkas 1.074 Perusahaan Pelat Merah Jadi 254 Entitas pada Akhir 2026
Foto: (Sumber :CEO Danantara Rosan Roeslani (kedua kiri) memberikan keterangan pers setelah menghadiri dalam peluncuran Danareksa Investments di Jakarta, Rabu (11/11/2026). ANTARA/Shofi Ayudiana/aa..)

Pantau - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menargetkan perampingan 1.074 perusahaan dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 254 entitas inti pada akhir 2026, dengan potensi penghematan mencapai Rp50 triliun per tahun.

Danantara selanjutnya menargetkan jumlah perusahaan pelat merah tersebut kembali berkurang menjadi kurang dari 200 entitas pada 2030.

Langkah konsolidasi tersebut menjadi sorotan menjelang rencana publikasi perdana laporan keuangan Danantara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 23 November 2026.

Sejak resmi diluncurkan pada Februari 2025, Danantara belum memublikasikan laporan keuangan konsolidasi kepada masyarakat.

Dalam artikel opini yang diterbitkan ANTARA pada Jumat (20/11/2026), Arif Taufiq NA menilai perampingan perusahaan pelat merah membuka peluang peningkatan efisiensi sekaligus menjadi ujian terhadap transparansi dan tata kelola Danantara.

Sebanyak 52 Persen Perusahaan Pelat Merah Merugi

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria sebelumnya mengungkapkan sebanyak 52 persen dari 1.074 perusahaan dalam ekosistem BUMN mengalami kerugian.

Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Danantara Technology Innovation Investment Forum pada Oktober 2026, dengan total kerugian langsung diperkirakan mencapai Rp20 triliun setiap tahun.

Selain itu, sekitar 80 persen anak perusahaan disebut masih bergantung pada transaksi internal dengan perusahaan induknya.

Praktik penyaluran proyek secara berlapis dari perusahaan induk hingga anak, cucu, dan cicit perusahaan diperkirakan menyebabkan kebocoran efisiensi hingga Rp30 triliun per tahun.

Berdasarkan kedua komponen tersebut, Arif memperkirakan perampingan dan pembenahan struktur bisnis BUMN berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun setiap tahun.

Potensi tersebut belum memperhitungkan penghematan biaya gaji, tunjangan, serta fasilitas direksi dan komisaris pada perusahaan yang dirampingkan.

Danantara Tempuh Empat Strategi Perampingan BUMN

CEO Danantara Rosan Roeslani pada Agustus 2026 memaparkan empat strategi perampingan perusahaan pelat merah, yakni likuidasi, divestasi, penggabungan perusahaan atau merger, serta restrukturisasi.

Penentuan strategi tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap model bisnis, ukuran pasar, prospek industri, kesehatan keuangan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) setiap perusahaan.

Perusahaan yang memiliki beban utang melebihi aset, pangsa pasar terbatas, dan kemampuan finansial rendah diarahkan untuk menjalani likuidasi.

Sementara itu, perusahaan di luar bisnis inti yang masih memiliki nilai ekonomi dapat didivestasikan kepada investor agar BUMN kembali berfokus pada sektor strategis.

Danantara juga menjalankan penggabungan perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa untuk mengurangi tumpang tindih operasional dan meningkatkan skala ekonomi.

Puluhan Rumah Sakit hingga Ratusan Perusahaan Perhotelan Dikonsolidasikan

Program konsolidasi Danantara mencakup penyatuan 60 rumah sakit BUMN ke dalam jaringan Indonesian Hospital serta penggabungan lebih dari 100 perusahaan perhotelan.

Sebanyak 23 pengelola kawasan industri juga dilebur ke dalam PT Kawasan Industri Indonesia dengan total kawasan mencapai 35.000 hektare.

Konsolidasi terbaru dilakukan pada 11 November 2026 melalui penggabungan empat perusahaan manajer investasi pelat merah menjadi PT Danareksa Investment Management Indonesia atau Danareksa Investments dengan dana kelolaan mencapai Rp172,5 triliun.

Keempat perusahaan tersebut adalah Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management.

Di tengah perampingan tersebut, Danantara turut membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk batu bara, sawit, dan paduan besi.

Danantara juga membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional.

Prabowo Ungkap 364 Perusahaan Pelat Merah Telah Dirampingkan

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026 menyampaikan pemerintah telah menutup sekitar 290 perusahaan pelat merah yang tidak produktif.

Pada akhir Oktober 2026, Presiden kembali melaporkan jumlah perusahaan yang telah dirampingkan meningkat menjadi 364 entitas.

Percepatan konsolidasi tersebut dilakukan untuk mengejar target sekitar 254 perusahaan inti pada akhir 2026 dan kurang dari 200 perusahaan pada 2030.

Namun, Arif menilai pemusatan pengelolaan aset BUMN dalam satu lembaga perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi Audit dan Pencegahan PHK Massal Jadi Sorotan

Arif menyoroti tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reformasi perusahaan pelat merah, yakni transparansi konsolidasi, keterbukaan laporan keuangan, serta perlindungan tenaga kerja dan pelayanan publik.

Menurutnya, Danantara perlu menerbitkan laporan berkala mengenai perusahaan yang ditutup, dijual, atau digabungkan, termasuk nilai aset dan identitas pembeli dalam proses divestasi.

Laporan keuangan perdana Danantara yang telah diaudit BPK juga dinilai perlu dipublikasikan secara terperinci agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan lembaga tersebut.

Selain itu, pemerintah dan Danantara diharapkan menjaga komitmen pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal selama proses konsolidasi berlangsung.

Mandat pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) pada sektor transportasi perintis, logistik pos, energi, dan pangan juga perlu dipertahankan.

Arif menilai keberhasilan reformasi BUMN pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah perusahaan yang berhasil dirampingkan, tetapi juga kemampuan perusahaan menghasilkan laba berkelanjutan, menjaga pelayanan publik, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026