
Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merampungkan petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, termasuk komunitas adat Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelaksanaan program MBG di wilayah 3T dan komunitas adat membutuhkan standar operasional serta skema anggaran yang berbeda dengan wilayah perkotaan atau aglomerasi.
"Kami sedang menyusun satu aturan, aturan baru bahwa 3T tidak bisa diperlakukan sama seperti aglomerasi, tidak bisa. SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam ya harus berbeda, karena PM (penerima manfaat) juga berbeda," kata Sudaryono di Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, penyusunan juknis khusus wilayah 3T tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
BGN Siapkan Penyesuaian Anggaran dan Insentif bagi Mitra Dapur MBG
Sudaryono menjelaskan aturan baru tersebut dirancang untuk memberikan perlakuan khusus terkait penyesuaian harga bahan pangan, besaran anggaran, hingga insentif bagi mitra atau investor yang membangun dapur MBG di wilayah sulit dijangkau.
Ia mencontohkan patokan anggaran sebesar Rp15.000 per porsi yang selama ini diterapkan hanya berlaku untuk wilayah aglomerasi.
Sementara itu, perhitungan anggaran untuk wilayah kepulauan dan kawasan pedalaman, termasuk permukiman komunitas adat, akan mempertimbangkan indeks kemahalan.
Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian usaha bagi mitra yang membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
"Sehingga memberikan kepastian kepada investor atau mitra yang membangun dapur di daerah 3T. Sekali lagi tidak bisa untung gede-gedean (besar), tapi diberikan kepastian ada keuntungan," ujar Sudaryono.
BGN Verifikasi Sekitar 3.400 Usulan Dapur MBG di Seluruh Indonesia
Sudaryono mengungkapkan BGN telah melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekitar 3.400 usulan pembangunan dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Usulan tersebut terdiri atas 480 titik di wilayah Indonesia Timur, sekitar 1.000 titik di Indonesia Tengah, serta 1.900 titik di wilayah Sumatera dan Jawa.
BGN menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses verifikasi dan validasi untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran.
Sudaryono menegaskan langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program MBG di kemudian hari.
- Penulis :
- Aditya Yohan




