
Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengecam dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede dan meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara tuntas, profesional, transparan, serta tanpa intervensi.
Ansari menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik.
"Karena itu proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi," katanya dalam keterangan kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (20/11/2026).
Selain mendorong penegakan hukum, Ansari meminta kepentingan dan keselamatan korban menjadi prioritas utama selama proses penanganan perkara berlangsung.
DPR Minta KemenPPPA dan Kemensos Pastikan Perlindungan Korban
Ansari menekankan pentingnya pemenuhan hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan psikologis, serta jaminan keamanan selama menjalani proses hukum.
Ia juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah konkret untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban.
Kedua kementerian tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.
"Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi," ujar Ansari.
LPSK Berikan Pendampingan kepada Korban
Kasus tersebut mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban.
Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT Anselmus Sowa Bolen sebelumnya mengungkapkan korban mengalami trauma akibat peristiwa yang dilaporkannya.
Namun, kondisi korban dilaporkan berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK.
Penanganan perkara tersebut masih harus melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
- Penulis :
- Aditya Yohan




