HOME  ⁄  Nasional

Dasco Sebut 80 Persen Aspirasi Masyarakat Pati Terakomodasi dalam UU Perampasan Aset, Dorong Pemulihan Kerugian Korban

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Dasco Sebut 80 Persen Aspirasi Masyarakat Pati Terakomodasi dalam UU Perampasan Aset, Dorong Pemulihan Kerugian Korban
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat doorstop dengan awak media usai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran AMPB asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto : Yudi/Andri.)

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan sekitar 80 persen aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah terakomodasi dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Hal tersebut disampaikan Dasco usai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran AMPB asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dasco mengapresiasi aspirasi masyarakat Pati yang turut memberikan dorongan bagi DPR RI dalam memperjuangkan pembentukan regulasi untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

"Kami menerima rombongan dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian pencanangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodasi di undang-undang," ujar Dasco.

UU Perampasan Aset Sasar Koruptor hingga Bandar Judi Online

Dasco menjelaskan pembentukan UU Perampasan Aset tidak terlepas dari berbagai aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPR RI.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum, termasuk pemulihan kerugian masyarakat akibat berbagai tindak pidana.

Melalui pengaturan perampasan aset, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dirampas meskipun pelaku kejahatan melarikan diri.

Dasco menegaskan regulasi tersebut tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti investasi bodong, penipuan perjalanan ibadah umrah, hingga praktik judi daring.

"Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas," jelasnya.

Dasco Dorong Aset Hasil Kejahatan untuk Memulihkan Kerugian Korban

Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap keberadaan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil.

Ia mencontohkan aset hasil kejahatan investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian para korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umrah bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban," ungkap Dasco.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026