HOME  ⁄  Nasional

Nasir Djamil Dorong Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Masuk Prolegnas Prioritas 2027, Soroti Perkembangan Kasus Kejahata

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Nasir Djamil Dorong Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Masuk Prolegnas Prioritas 2027, Soroti Perkembangan Kasus Kejahata
Foto: (Sumber :Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nasir Djamil. Foto: Karisma/sai.)

Pantau - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nasir Djamil mendukung revisi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur.

Dukungan tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas berbagai usulan rancangan undang-undang (RUU) dari Komisi I hingga Komisi XIII DPR RI serta fraksi-fraksi.

Nasir yang sebelumnya menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) sekaligus tim perumus UU SPPA mengaku memiliki tanggung jawab untuk mencermati efektivitas penerapan regulasi tersebut.

"Memang belakangan ini kejahatan terhadap atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi seperti orang dewasa," ujar politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

DPR Soroti Keluhan Aparat Penegak Hukum terkait Penerapan UU SPPA

Nasir menjelaskan urgensi revisi UU SPPA juga didasari berbagai aspirasi dan keluhan aparat penegak hukum yang ditemui DPR saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Legislator asal daerah pemilihan Aceh II tersebut menilai regulasi yang berlaku saat ini belum mampu menjawab kompleksitas tindak pidana yang melibatkan anak.

"Kunjungan kerja kami ke beberapa instansi penegak hukum, mereka mengeluhkan karena sistem peradilan pidana anak ini tidak menjawab kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang," tegasnya.

Nasir Djamil Dorong Evaluasi Regulasi untuk Menjaga Masa Depan Anak

Nasir mengingatkan bahwa pada awal pembentukannya, UU SPPA dirancang dengan semangat perlindungan anak melalui pendekatan yang menghindari penghukuman dan mengedepankan perlakuan khusus dalam proses peradilan.

Namun, perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak saat ini dinilai membutuhkan evaluasi terhadap efektivitas ketentuan yang berlaku.

Nasir pun mendorong agar revisi UU SPPA segera dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2027 sehingga pembaruan regulasi dapat menjawab persoalan hukum di lapangan dengan tetap memperhatikan masa depan anak.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026