
Pantau - Komisi IV DPR RI meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperjelas program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja Tahun Anggaran 2027, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut menjadi pertemuan awal Komisi IV DPR RI dengan BOPPJ sebagai mitra kerja baru sekaligus tindak lanjut keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026 dan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada 10 November 2026.
Komisi IV meminta BOPPJ memberikan penjelasan menyeluruh mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, serta kewenangan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025 tersebut.
BOPPJ juga diminta menjelaskan mekanisme koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah di sepanjang kawasan Pantai Utara Jawa.
"Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir," ujar Titiek Soeharto.
BOPPJ Usulkan Anggaran Rp481,11 Miliar dan Percepat Pembangunan Giant Sea Wall
Dalam paparan awal, BOPPJ mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481.105.299.000 atau sekitar Rp481,11 miliar yang bersumber dari rupiah murni.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan dukungan manajemen serta belanja nonoperasional guna mendukung pengembangan kawasan strategis dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Salah satu agenda strategis BOPPJ adalah mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer yang mencakup lima provinsi.
Proyek tersebut diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan lingkungan.
DPR Tekankan Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Titiek Soeharto menegaskan keberadaan BOPPJ diharapkan mampu memperkuat tata kelola kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan.
Namun, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kawasan pesisir.
"Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Melalui RDP perdana tersebut, Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan mencermati arah kebijakan, kesiapan program, serta kebutuhan pendanaan BOPPJ.
Pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




