
Pantau - Komisi IV DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah sebagai langkah awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan untuk memperkuat tata kelola hutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi hak masyarakat adat.
Penyerahan DIM tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penyerahan DIM sebagai bahan pembahasan RUU Kehutanan yang sebelumnya telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI.
“Harapannya setelah memasuki pembahasan tingkat 1 dan juga pembahasan tingkat 2, RUU Kehutanan dapat segera disahkan dalam rapat Paripurna dengan harapan dapat bermanfaat sebesar-besarnya terhadap seluruh bangsa dengan mengedepankan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyampaikan penjelasan mengenai RUU Kehutanan, sementara pemerintah menyampaikan pandangan Presiden sekaligus menyerahkan DIM.
Rapat tersebut juga membahas rancangan jadwal, rencana kerja, serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk melanjutkan pembahasan RUU Kehutanan.
DPR Dorong Penguatan Tata Kelola Kehutanan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Abdul Kharis menegaskan pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
“Pengelolaan hutan tidak boleh hanya untuk ekonomi, namun harus berdampak baik bagi lingkungan dan ekosistem yang ada didalamnya. RUU ini juga akan mengatur peraturan mengenai hutan adat, oleh karena itu penyempurnaan UU ini harus dilakukan guna menyelaraskan dengan keputusan MK sebelumnya. RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola kehutanan sesuai karakteristik peruntukannya,” imbuhnya.
DPR bersama pemerintah turut mengkaji mekanisme pengukuhan kawasan hutan, termasuk ketentuan Pasal 15 dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan, penyelesaian konflik tenurial, serta persoalan tumpang tindih perizinan.
Pembahasan juga diarahkan untuk memperjelas kedudukan hutan negara, hutan hak, dan hutan adat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat adat.
RUU Kehutanan Bahas Reklamasi Tambang dan Ketentuan Minimal Kawasan Hutan 30 Persen
DPR bersama pemerintah juga mendorong penerapan standar reklamasi dan pemulihan lingkungan yang lebih ketat bagi pelaku usaha pertambangan.
Sejumlah materi lainnya mencakup pembahasan ulang ketentuan minimal kawasan atau tutupan hutan sebesar 30 persen serta skema agroforestri.
RUU Kehutanan turut diarahkan untuk memperkuat program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, pendanaan kehutanan, serta mendukung pencapaian target Indonesia FoLU Net Sink 2030.
Komisi IV Himpun Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RUU Kehutanan
Sebelum memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah, Komisi IV DPR RI telah menghimpun berbagai aspirasi dan masukan dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta kalangan mahasiswa.
Penghimpunan aspirasi tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke sejumlah wilayah serta penerimaan masukan tertulis dari masyarakat sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan RUU Kehutanan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




