HOME  ⁄  Ekonomi

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen Jadi Rp3,28 Juta, Gubernur Berikan Persetujuan

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen Jadi Rp3,28 Juta, Gubernur Berikan Persetujuan
Foto: Arsip - Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu (sumber: ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung pada 2027 naik sebesar 7,79 persen menjadi Rp3.285.152,48.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan penentuan UMP Lampung 2027 telah diselesaikan bersama Dewan Pengupahan melalui rapat selama dua hari.

Hasil penentuan UMP Lampung 2027 tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung.

"Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung," ujar Agus saat dihubungi di Bandarlampung, Jumat.

Kenaikan UMP Lampung Capai Rp237 Ribu

Pemprov Lampung bersama Dewan Pengupahan menyepakati kenaikan UMP 2027 sebesar 7,79 persen atau Rp237.418,48 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48," katanya.

Dengan kenaikan tersebut, UMP Lampung pada 2027 mencapai Rp3.285.152,48 dari sebelumnya sebesar Rp3.047.734 pada 2026.

Agus menjelaskan bahwa penetapan UMP Lampung 2027 menggunakan nilai alfa sebesar 0,8.

Pemprov Lampung akan memublikasikan penetapan UMP tersebut setelah seluruh proses administrasi selesai.

"Penetapan upah minimum provinsi tersebut mengacu kepada nilai alfa sebesar 0,8. Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi," ucap dia.

Ketentuan Penerapan UMP Lampung 2027

Penetapan UMP tersebut menjadi salah satu jaring pengaman (safety net) pengupahan yang wajib dipatuhi perusahaan di Provinsi Lampung dengan memperhatikan ketentuan pengecualian yang berlaku.

Ketentuan UMP tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Sementara itu, perusahaan wajib menetapkan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Agus menyampaikan bahwa terdapat pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil.

"Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil," ujar dia.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026