
Pantau - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mendorong integrasi data nelayan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus mempermudah akses nelayan dalam memperoleh bahan bakar.
"Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya," kata Wahyudi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Selain integrasi data, Wahyudi menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Ia menegaskan bahwa BPH Migas berkomitmen menjaga pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi guna meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan.
Integrasikan Data Nelayan melalui Aplikasi Xstar
Integrasi data antara BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Wahyudi mengatakan nelayan di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon telah menggunakan aplikasi Xstar sehingga program KKP, seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), dapat diintegrasikan untuk mendukung pelayanan BBM bersubsidi.
"Saat ini pemanfaatannya dilakukan pembaruan (upgrade) terhadap data teknis, agar kelayakan kapal-kapal yang akan melaut setiap hari mendapatkan akses BBM subsidi untuk modal melaut para nelayan," ujarnya.
Wahyudi menjelaskan bahwa SPBUN 3845120 di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, melayani sekitar 300 nelayan yang berasal dari Desa Bandengan dan Desa Citemu.
Volume penyaluran BBM di SPBUN tersebut mencapai sekitar 198 ribu liter per bulan.
Volume penyaluran tersebut diperkirakan terus bertambah seiring dengan jumlah nelayan dan frekuensi aktivitas melaut setiap harinya.
Ingatkan Nelayan Tidak Menyalahgunakan BBM Subsidi
Wahyudi mengingatkan para nelayan agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan membeli bahan bakar berdasarkan kebutuhan melaut.
Ia juga meminta nelayan menghindari penyimpanan BBM dalam waktu lama untuk menjaga keselamatan.
Selain itu, Wahyudi menegaskan bahwa BBM bersubsidi yang diterima nelayan tidak boleh diperjualbelikan kembali.
"Saya juga titip, karena BBM yang akan digunakan nelayan itu mengandung subsidi dari negara, agar tidak disalahgunakan dan jangan diperjualbelikan kembali," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




