HOME  ⁄  Ekonomi

OJK Tindak 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Tarik Keuntungan Tidak Sah Rp23,77 Miliar dan Denda Rp3,71 Miliar

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

OJK Tindak 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Tarik Keuntungan Tidak Sah Rp23,77 Miliar dan Denda Rp3,71 Miliar
Foto: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kasus dugaan manipulasi perdagangan waran kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis 19/11/2026 (sumber: OJK)

Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan mengenakan denda administratif dengan total Rp3,71 miliar.

Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, transaksi material, transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham.

Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Manipulasi Saham HOMI Raup Keuntungan Tidak Sah Rp6,89 Miliar

Dalam kasus saham HOMI, OJK menemukan manipulasi perdagangan selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan 15 rekening efek nasabah.

OJK menilai pola transaksi tersebut menciptakan gambaran semu dan menyesatkan karena tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keuntungan tidak sah dari transaksi saham HOMI mencapai Rp6,89 miliar.

OJK memerintahkan empat pihak, yakni PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. untuk mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut.

OJK juga menjatuhkan sanksi larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) kepada Teddi Budiman selama lima tahun, Hermanto selama 10 tahun, serta Indra S. selama tiga tahun.

Selain itu, OJK memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi berkaitan dengan aktivitas manipulasi perdagangan saham HOMI.

Enam Pihak Terlibat Manipulasi Saham SAMF

OJK menemukan manipulasi perdagangan saham SAMF selama periode 4–19 Mei 2021 yang melibatkan enam pihak.

Keenam pihak tersebut adalah Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, keuntungan tidak sah dari transaksi saham SAMF mencapai Rp12,55 miliar.

Keuntungan tersebut terdiri atas Rp10,83 miliar yang berasal dari Ir.JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur serta Rp1,71 miliar dari Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah tersebut serta menjatuhkan sanksi larangan berkegiatan di sektor PMDK.

Larangan selama lima tahun dijatuhkan kepada Ir.JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

Sementara itu, Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 10 tahun.

Manipulasi Saham SMDM Libatkan Peserta Kompetisi Perdagangan Saham

Kasus manipulasi perdagangan saham lainnya terjadi pada saham SMDM selama periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.

OJK menemukan transaksi saham yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan dengan keuntungan tidak sah mencapai Rp4,32 miliar.

Pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

Sejumlah pihak yang terlibat melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaannya pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

OJK memerintahkan kesembilan pihak tersebut mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar.

Kesembilan pihak tersebut juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK selama tiga hingga lima tahun.

OJK Jatuhkan Denda kepada Tujuh Emiten dan Sejumlah Pengurus

Selain tiga kasus manipulasi perdagangan saham, OJK menindak tujuh kasus lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan terhadap ketentuan pasar modal.

PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)

OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp250 juta kepada PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) atas sejumlah pelanggaran keterbukaan informasi.

TECH diketahui tidak menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK serta tidak mengungkapkan informasi material dalam laporan tahunan 2022 terkait perkara hukum yang melibatkan mantan Komisaris Utamanya, Sean William Henley.

OJK juga menjatuhkan denda kepada Sean William Henley sebesar Rp200 juta serta Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing sebesar Rp80 juta.

PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG)

OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp800 juta kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

OJK juga mengenakan denda sebesar Rp400 juta secara tanggung renteng kepada dua direksi KBAG, yakni Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono.

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP)

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dikenai denda administratif sebesar Rp550 juta karena belum mengalihkan sebanyak 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025.

OJK memerintahkan ISSP mengalihkan saham hasil pembelian kembali tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD)

OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp325 juta kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD).

Sanksi tersebut dijatuhkan karena GOOD tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dikenai denda administratif sebesar Rp550 juta karena tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat hasil Penawaran Tender Wajib.

SMGR seharusnya mengalihkan sedikitnya 2,62 persen saham SMCB atau sekitar 236,73 juta saham kepada masyarakat.

Pengalihan tersebut seharusnya dilakukan paling lambat dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib selesai pada 22 April 2019.

OJK memerintahkan SMGR memenuhi kewajiban pengalihan saham tersebut paling lambat 31 Desember 2026.

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK)

OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp75 juta kepada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK).

Denda tersebut dijatuhkan karena MARK tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU)

PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dikenai denda administratif sebesar Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran ketentuan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.

Pelanggaran tersebut meliputi penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas serta pencatatan piutang dan utang pihak berelasi.

AKKU juga diketahui terlambat mengungkapkan informasi transaksi afiliasi dan pengangkatan ketua komite audit.

Selain menjatuhkan sanksi kepada AKKU, OJK mengenakan denda sebesar Rp15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan AKKU tahun buku 2020.

OJK Tegaskan Tidak Akan Menoleransi Manipulasi Saham

OJK menegaskan bahwa penindakan terhadap 10 kasus pelanggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan meningkatkan perlindungan investor.

OJK juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat pelaksanaan pemeriksaan, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO).

OJK menegaskan bahwa praktik manipulasi perdagangan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan tidak dapat ditoleransi.

Praktik tersebut dinilai dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026