Wapres Ma'ruf Amin Harap Bank Syariah Gabungan Jadi Jangkar Ekonomi

Pantau.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap bank syariah gabungan nantinya dapat dikelola secara profesional, sehingga bisa menjadi akar dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Saya harapkan merger ini harus betul-betul menghasilkan bank besar yang dikelola secara profesional dengan baik, dan bisa menjadi semacam jangkar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sebuah dialog “Merger Bank Syariah BUMN: Angin Segar bagi Keuangan Syariah”, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Penyaluran Kredit Bank Syariah dari Dana PEN Begitu Agresif

Dengan digabungkannya tiga bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut, transaksi syariah berskala besar dapat terakomodasi. Wapres juga meminta bank syariah gabungan itu juga dapat menerapkan mekanisme “jemput bola” dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah.

“Kita harapkan bank syariah baru, yang besar itu, tidak menunggu tetapi menjemput bola untuk mempercepat proses pengembangannya. Kita harapkan juga dia mampu bermain di tingkat global dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” jelas Wapres Ma'ruf Amin.

Penggabungan bank syariah milik BUMN tersebut diprediksi dapat memiliki aset mencapai Rp200 triliun, sehingga pembiayaan untuk bisnis syariah berskala besar dapat dilayani. Selama ini bank syariah yang ada di Indonesia paling tinggi berkategori Bank Buku Tiga atau bank dengan modal inti antara Rp5 triliun hingga Rp30 triliun.

“Oleh karena itu, dengan adanya merger bank ini, kita ada lembaga keuangan perbankan yang besar, yang bisa melayani kepentingan bisnis syariah dengan skala besar,” kata Wapres.

Baca juga: 3 Bank Syariah Merger, Wapres Amin: Tak Akan Tutup Akses Modal UMKM

Wapres mengatakan tidak ada kendala dalam proses penggabungan bank syariah Himbara tersebut. Saat ini masih berlangsung proses penggabungan karakteristik dari masing-masing bank, yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

“Laporan terakhir itu tinggal merapikan, membereskan produk-produk mereka, kontrak-kontrak mereka dengan berbagai pihak itu disinkronkan satu dengan yang lain,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.