Pantau - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, memberikan apresiasi terhadap langkah diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang berhasil mengupayakan pembebasan sembilan warga negara Indonesia yang sempat ditahan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza.
Menurut Andina, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa negara tetap hadir dalam situasi krisis, bahkan ketika kondisi di lapangan sangat sensitif dan akses komunikasi terbatas.
Ia menilai kerja diplomasi yang cepat, terkoordinasi, dan memanfaatkan berbagai jalur menjadi faktor kunci dalam memastikan keselamatan para WNI.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan RI yang telah bekerja keras mengawal keselamatan sembilan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla. Ini kabar yang sangat melegakan. Di tengah situasi yang sangat sensitif dan akses komunikasi yang terbatas, negara tetap harus hadir, dan dalam kasus ini kerja diplomasi pelindungan WNI terlihat nyata,” ujar Andina.
Para WNI tersebut sebelumnya tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla dan dilaporkan telah dibebaskan bersama relawan internasional lainnya. Saat ini, mereka tengah menjalani proses deportasi untuk kembali ke negara masing-masing melalui jalur penerbangan internasional.
Meski pembebasan telah tercapai, Andina menegaskan bahwa tanggung jawab negara belum berakhir. Ia meminta pemerintah terus memastikan seluruh proses pemulangan berjalan aman hingga para WNI benar-benar tiba di Indonesia.
“Pembebasan adalah langkah besar, tetapi pengawalan tidak boleh berhenti di situ. Pemerintah perlu memastikan proses deportasi, transit, dan kepulangan berjalan aman. Kondisi kesehatan mereka juga harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan trauma selama penahanan,” katanya.
Dimensi Kemanusiaan
Andina juga menekankan bahwa keikutsertaan para WNI dalam misi tersebut merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan terhadap warga sipil di wilayah konflik.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap relawan dan jurnalis yang menjalankan tugas di daerah berisiko.
“Relawan kemanusiaan dan jurnalis bukan kombatan. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Misi kemanusiaan seharusnya dihormati, bukan dihalangi dengan kekerasan atau penahanan sewenang-wenang,” tegasnya.
Diplomasi dan Prinsip Negara
Ia juga mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap tegas dalam menyuarakan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional, sekaligus mengedepankan keselamatan warga negara sebagai prioritas utama.
“Indonesia memang harus tegas dalam membela kemanusiaan dan hukum internasional. Namun dalam situasi krisis, keselamatan WNI adalah prioritas yang paling mendesak. Karena itu saya menghargai kerja-kerja diplomasi yang dilakukan secara hati-hati, tetapi tetap aktif dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Evaluasi dan Langkah ke Depan
Lebih jauh, Andina mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi untuk memperkuat sistem perlindungan WNI di luar negeri, khususnya dalam misi kemanusiaan lintas negara.
Menurutnya, diperlukan protokol yang lebih matang, mulai dari pemetaan risiko, jalur komunikasi darurat, hingga koordinasi lintas perwakilan.
“Ke depan, negara perlu memiliki protokol yang semakin kuat untuk melindungi WNI dan komunikasi terkait dalam menjalankan misi kemanusiaan di wilayah berisiko. Solidaritas kemanusiaan harus tetap dihormati, tetapi keselamatan warga negara juga harus diantisipasi sejak awal,” kata Andina.
Ia berharap seluruh WNI yang telah dibebaskan dapat segera kembali ke tanah air dalam kondisi selamat, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan warga negara harus menjadi prioritas berkelanjutan dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia.
“Semoga seluruh WNI segera tiba di tanah air dengan selamat. Apresiasi patut diberikan kepada semua pihak yang telah bekerja, tetapi pengawalan harus terus dilakukan sampai mereka benar-benar kembali kepada keluarga masing-masing,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
