Pantau - China mengkritik keras rencana Jepang meningkatkan anggaran pertahanan hingga 3-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena dinilai mengarah pada neo-militerisme dan mengancam stabilitas kawasan Asia Pasifik.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan peningkatan belanja pertahanan Jepang selama 14 tahun berturut-turut menunjukkan perubahan arah kebijakan keamanan negara tersebut.
“Anggaran pertahanan Jepang telah meningkat selama 14 tahun berturut-turut, tetapi kekuatan sayap kanan Jepang masih menuntut peningkatan pengeluaran pertahanan,” ungkap Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (22/5).
Ia menilai langkah tersebut membuat citra Jepang sebagai negara damai mulai dipertanyakan.
“Ini sekali lagi menunjukkan bahwa topeng ‘negara perdamaian’ Jepang mulai terlepas dan negara itu tergelincir ke arah neo-militerisme,” ujar Guo Jiakun.
Jepang Revisi Strategi Keamanan Nasional
Partai Liberal Demokrat (LDP) yang memimpin pemerintahan Jepang saat ini sedang membahas revisi tiga dokumen utama keamanan nasional menjelang akhir 2026.
Dokumen tersebut meliputi Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Pembangunan Pertahanan.
Dalam rancangan yang dibahas, Jepang mempertimbangkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 3-5 persen dari PDB mengikuti target yang didorong NATO.
Guo Jiakun menyebut pengeluaran pertahanan Jepang pada 2025 meningkat 9,7 persen dan mencapai rekor tertinggi.
“Impor senjatanya meningkat sebesar 76 persen selama lima tahun terakhir,” kata Guo Jiakun.
Ia juga menuding kelompok sayap kanan Jepang berupaya melonggarkan pembatasan militer pasca-Perang Dunia II.
“Sekarang, kekuatan sayap kanan Jepang sedang mengejar peningkatan anggaran pertahanan, melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan, mendukung pengembangan industri pertahanan, dan bahkan mencoba untuk menjadikannya pilar ekonomi untuk melayani agenda pembangunan militer dan remiliterisasi mereka,” ungkapnya.
China Soroti Penempatan Rudal AS di Jepang
China juga menyoroti rencana Amerika Serikat menempatkan sistem rudal jarak menengah Typhon dan HIMARS di Jepang bagian barat daya untuk latihan gabungan dengan Pasukan Bela Diri Jepang pada Juni 2026.
Sistem tersebut akan ditempatkan di Pangkalan Udara Kanoya di Prefektur Kagoshima dalam latihan Valiant Shield dan Orient Shield yang berlangsung hingga September 2026.
Menurut Guo Jiakun, pengerahan sistem rudal ofensif itu berpotensi meningkatkan ketegangan kawasan.
“Pengerahan Typhon, senjata ofensif strategis, akan merugikan kepentingan keamanan sah negara lain, mengancam keamanan strategis regional, dan meningkatkan risiko konfrontasi militer dan perlombaan senjata,” tegas Guo Jiakun.
China mendesak Jepang dan Amerika Serikat menghentikan langkah yang dinilai mempercepat remiliterisasi Jepang.
“Berbagai tanda menunjukkan bahwa kekuatan sayap kanan Jepang berupaya melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap kemampuan militer Jepang dan mempersiapkan diri untuk apa yang disebut ‘konflik berkepanjangan’,” ujar Guo Jiakun.
Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya telah menaikkan proporsi belanja keamanan menjadi 2 persen dari PDB pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal tahun fiskal 2027.
- Penulis :
- Aditya Yohan
