Pantau - China menyatakan kekhawatiran pada Kamis 28 Mei 2026 atas langkah Jepang membentuk dewan intelijen nasional baru yang dipimpin langsung oleh perdana menteri Jepang.
Parlemen Jepang pada Rabu 27 Mei 2026 mengesahkan undang-undang pembentukan badan intelijen baru melalui pemungutan suara mayoritas.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat kemampuan intelijen pemerintah Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan regional.
Struktur baru itu akan dipimpin langsung oleh perdana menteri Jepang dengan sebuah biro intelijen nasional sebagai pelaksana operasional.
Latar Belakang Pembentukan Badan Intelijen Jepang
Badan intelijen baru tersebut dirancang untuk menyatukan fungsi-fungsi intelijen Jepang yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga di bawah satu komando terpadu.
Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi sistem keamanan nasional Jepang untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja intelijen.
Pemerintah Jepang menyatakan langkah ini diperlukan untuk memperkuat respons terhadap ancaman keamanan yang semakin kompleks.
Respons dan Pernyataan China
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dikutip dari kantor berita Xinhua, menyatakan Beijing mencermati perkembangan tersebut yang dinilai memicu kontroversi di dalam maupun luar Jepang.
Mao Ning mengungkapkan, "secara historis badan-badan intelijen Jepang pernah membantu meletakkan dasar bagi militerisme Jepang dan perang agresinya, serta melakukan banyak kejahatan terhadap negara-negara tetangga di Asia dan rakyat Jepang sendiri.", ia mengungkapkan dalam pernyataannya.
Mao Ning juga mendesak para pemimpin Jepang untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan bertindak secara hati-hati.
China menilai perkembangan ini sebagai isu yang perlu dicermati karena berkaitan dengan arah kebijakan keamanan Jepang di kawasan Asia Timur.
Status implementasi badan intelijen baru tersebut masih menunggu tahapan teknis lanjutan setelah pengesahan undang-undang.
- Penulis :
- Arian Mesa
