Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tekanan politik baru setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS meloloskan resolusi yang mengharuskan presiden memperoleh persetujuan DPR sebelum melanjutkan perang terhadap Iran.
Resolusi tersebut disetujui 215 anggota DPR dan ditolak 208 legislator.
Empat anggota Partai Republik yakni Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson, dan Tom Barrett turut mendukung resolusi yang diajukan anggota DPR dari Partai Demokrat.
Dukungan Partai Republik Mulai Terbelah
Keempat legislator Republik yang mendukung resolusi itu berasal dari negara bagian yang kerap menjadi penentu hasil pemilu atau swing states.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi perubahan peta politik menjelang Pemilu Sela Amerika Serikat pada November mendatang.
Resolusi itu selanjutnya akan diteruskan ke Senat yang juga memiliki sejumlah anggota Partai Republik yang pernah berbeda sikap dengan Trump.
Sebulan sebelumnya, empat senator Partai Republik juga mendukung usulan agar Trump wajib memperoleh otorisasi dari lembaga legislatif sebelum melakukan serangan terhadap Iran.
Meski resolusi DPR tidak mengikat secara hukum dan tidak memerlukan tanda tangan presiden, dukungan dari sebagian anggota Partai Republik dinilai menunjukkan bahwa kebijakan Trump terkait Iran tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari partainya sendiri.
Opini Publik Dinilai Tidak Mendukung Perang Iran
Perkembangan politik tersebut juga sejalan dengan hasil sejumlah survei yang menunjukkan rendahnya dukungan publik terhadap konflik dengan Iran.
Berdasarkan jajak pendapat University of Maryland Critical Issues Poll pada 15 hingga 21 Mei 2026, sebanyak 56 persen warga AS menilai perang terhadap Iran lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaat bagi Amerika Serikat.
Hanya 12 persen responden yang menilai perang tersebut memberikan dampak positif.
Survei yang sama juga menunjukkan hanya 16 persen responden yang meyakini Amerika Serikat telah memenangkan perang melawan Iran.
Sebaliknya, sebanyak 38 persen responden menyatakan Amerika Serikat belum memenangkan konflik tersebut.
Dalam telaah yang ditulis Jafar M Sidik, disebutkan bahwa Trump mungkin dapat mengabaikan resolusi DPR yang tidak mengikat secara hukum, namun langkah untuk kembali menyerang Iran tanpa persetujuan legislatif berpotensi menimbulkan risiko politik yang lebih besar bagi pemerintahannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
