Pantau - Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kerangka perdamaian yang membuka jalan bagi negosiasi lanjutan terkait program nuklir, pencabutan sanksi ekonomi, dan stabilitas kawasan setelah berbulan-bulan konflik yang mengguncang Timur Tengah.
Memorandum Perdamaian Jadi Dasar Negosiasi
Iran dan Amerika Serikat mengonfirmasi penyusunan draf nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) telah rampung pada 14 Juni 2026.
Kesepakatan tersebut mencakup penghentian segera dan permanen operasi militer di seluruh lini, termasuk di Lebanon.
Kedua negara juga berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer baru, menahan diri dari penggunaan kekuatan, serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.
Dalam draf tersebut, AS dan Iran diberikan waktu 60 hari untuk merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan sanksi yang diberlakukan Washington.
Amerika Serikat juga menjadwalkan pencabutan blokade angkatan laut serta seluruh hambatan terhadap Iran yang akan diakhiri sepenuhnya dalam waktu 30 hari.
Selain itu, AS bersama mitra regional berkomitmen menyusun rencana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran dengan nilai sedikitnya 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.353 triliun.
Fokus pada Program Nuklir dan Status Quo
Dalam memorandum tersebut, Iran menegaskan kembali tidak akan memperoleh maupun mengembangkan senjata nuklir.
Kedua negara juga sepakat menyelesaikan penanganan stok bahan nuklir yang telah diperkaya melalui mekanisme yang akan dirundingkan bersama.
Sambil menunggu tercapainya kesepakatan final, kedua pihak sepakat mempertahankan status quo.
Iran akan mempertahankan kondisi program nuklirnya saat ini.
Amerika Serikat juga berkomitmen tidak memberlakukan sanksi baru serta tidak mengerahkan tambahan pasukan ke kawasan selama proses negosiasi berlangsung.
Meski demikian, implementasi kesepakatan damai tersebut masih menghadapi tantangan akibat konflik yang terus berlangsung di Lebanon serta ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah.
Pembicaraan teknis lanjutan yang dijadwalkan berlangsung di Swiss menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan arah hubungan kedua negara dan keberlanjutan proses perdamaian di kawasan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
