Pantau - Malaysia mengecam keras penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh lebih dari 4.200 pemukim Israel dan kelompok ekstremis sayap kanan, termasuk seorang menteri Israel, yang berlangsung di bawah perlindungan pasukan pendudukan pada 23 Juli 2026.
Malaysia Nilai Tindakan Langgar Hukum Internasional
Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra menyatakan penyerbuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap status quo historis dan hukum yang mengatur situs suci itu.
Wisma Putra menyatakan, "Tindakan-tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan mengenai status Yerusalem Timur yang diduduki."
Malaysia menilai tindakan tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran dan eskalasi yang terus dilakukan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.
Menurut Malaysia, tindakan itu bertujuan merusak kesucian situs suci serta mengubah karakter historis, hukum, dan demografi wilayah tersebut.
Malaysia juga menilai tindakan tersebut mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan serta mengabaikan sensitivitas keagamaan umat Muslim di seluruh dunia.
Malaysia Desak PBB Ambil Langkah Konkret
Malaysia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengambil langkah mendesak dan konkret agar Israel menghentikan seluruh tindakan provokatif dan pelanggaran terhadap Masjid Al-Aqsa.
Malaysia menegaskan kesucian situs suci umat Islam harus dihormati dan hak umat Muslim untuk mengakses serta menjalankan ibadah di lokasi tersebut harus dijamin.
Malaysia juga kembali menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pemerintah Malaysia menegaskan tetap konsisten mengecam praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina dan mempertahankan kebijakan melarang warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
