Pantau - Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memperkuat upaya pencegahan konflik serta menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam menjaga perdamaian dunia dalam Open Debate DK PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB, New York, Kamis (23/7/2026).
Arrmanatha Nasir selaku Wakil Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa DK PBB masih terlalu sering bertindak setelah ketegangan meningkat sehingga instrumen yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk merespons konflik dibanding mencegah konflik sejak dini.
Indonesia menegaskan bahwa pendekatan pencegahan konflik harus diperkuat sebelum situasi berkembang menjadi krisis yang lebih besar demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Indonesia Dorong Pencegahan Konflik Sejak Dini
Indonesia menggarisbawahi bahwa dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian, dan pemulihan pascakonflik harus dipandang sebagai satu rangkaian proses yang berkesinambungan dalam membangun perdamaian.
Indonesia juga mendorong pelibatan perempuan sebagai mitra dalam upaya bina damai.
Indonesia turut mendorong pelibatan pemuda sebagai mitra dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Indonesia menegaskan pentingnya peran organisasi kawasan sebagai lini pertama dalam mencegah konflik.
Berdasarkan pengalaman di ASEAN, Indonesia menilai mekanisme kawasan memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan antarnegara, membuka ruang dialog secara lebih efektif, serta meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Arrmanatha mengungkapkan, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific merupakan contoh bagaimana kerja sama praktis di bidang maritim, konektivitas, dan ekonomi dapat membangun kepercayaan di tengah dinamika geopolitik kawasan."
Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa secara damai melalui aksesi pada Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai sebagai bagian dari penguatan komitmen terhadap hukum internasional.
Arrmanatha menegaskan, "Ukuran keberhasilan multilateralisme bukan hanya perang yang berhasil kita akhiri, tetapi juga perang yang tidak pernah terjadi karena berhasil kita cegah."
Open Debate Diikuti Lebih dari 80 Negara
Open Debate tersebut diselenggarakan oleh Republik Demokratik Kongo yang menjabat sebagai Presiden DK PBB pada Juli 2026 sebagai tindak lanjut Resolusi DK PBB 2788 (2025) yang menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan upaya pencegahan konflik.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres hadir sebagai briefer dalam pertemuan tersebut.
Open Debate tersebut diikuti oleh lebih dari 80 negara anggota PBB.
Selain menghadiri Open Debate mengenai penyelesaian sengketa secara damai, Arrmanatha juga menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Open Debate mengenai tata kelola sumber daya alam dalam upaya mencapai perdamaian dan kemakmuran global yang diselenggarakan pada 22 Juli 2026 di bawah Presidensi Republik Demokratik Kongo.
Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum DK PBB menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat multilateralisme yang efektif, menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, serta memastikan pencegahan konflik sejak dini melalui cara damai menjadi prioritas utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
