
Pantau - Dua penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) asal Ethiopia gugur setelah patroli mereka disergap orang-orang bersenjata tak dikenal saat menuju Pajut, Negara Bagian Jonglei, Sudan Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.
Tujuh orang lainnya mengalami luka dalam serangan tersebut, termasuk tiga penjaga perdamaian, dua anggota Kepolisian Sudan Selatan, dan dua staf sipil.
"Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) mengecam keras penyergapan hari ini terhadap patroli yang sedang menuju Pajut, Negara Bagian Jonglei, yang dilakukan oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Dua penjaga perdamaian gugur dalam serangan tersebut, sementara tujuh lainnya, termasuk tiga penjaga perdamaian, mengalami luka," demikian pernyataan UNMISS melalui platform X.
PBB Mengecam Keras Penyergapan Patroli
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan terhadap personel penjaga perdamaian tersebut.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan patroli yang diserang merupakan bagian dari kegiatan rutin PBB untuk membantu mengatasi situasi keamanan di wilayah tersebut.
"Kami sedang berupaya mendapatkan informasi lebih lanjut. Ini adalah bagian dari patroli rutin yang dilakukan PBB untuk membantu mengatasi situasi keamanan yang masih belum stabil di wilayah tersebut," kata Dujarric.
Dujarric menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun sejauh ini, serangan terhadap patroli tersebut tampaknya sudah ditargetkan.
Belum disebutkan identitas maupun kelompok yang bertanggung jawab atas penyergapan tersebut.
Konflik Bersenjata Masih Membayangi Kawasan
Insiden terhadap patroli PBB terjadi di tengah situasi keamanan kawasan yang masih tidak stabil akibat konflik bersenjata.
Sudan dilanda pertempuran sengit antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan angkatan bersenjata Sudan sejak 2023.
Militer Sudan berhasil merebut kembali Ibu Kota Khartoum pada 2025, sementara kelompok-kelompok pemberontak menggencarkan serangan di wilayah selatan dan barat, khususnya Darfur dan Kordofan.
Kelompok pemberontak juga mengumumkan pembentukan pemerintahan sendiri di wilayah yang mereka kuasai pada April 2025.
Kedua pihak dalam konflik tersebut saling menuduh melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf



