Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai rangkaian pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan dan kinerja lima misi United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) Tahun 2025/2026 sebagai bagian dari mandatnya sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Auditor PBB.
Lima misi yang diperiksa adalah United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), United Nations Support Office in Somalia (UNSOS), United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA), United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), dan United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).
Pemeriksaan mencakup dua aspek utama, yakni keuangan dan kinerja, dengan pelaksanaan yang diawali melalui entry meeting atau pertemuan awal secara hibrida yang menghubungkan peserta dari Jakarta, New York, serta berbagai lokasi tempat lima misi UNPKO beroperasi.
BPK Periksa Keuangan dan Kinerja Misi Perdamaian
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional Bahtiar Arif mengatakan BPK telah menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi mandat, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi.
"BPK menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pemeriksaan UNPKO yang mencakup mandat, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaan. BPK juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkesinambungan antara tim pemeriksa dan pihak misi selama proses pemeriksaan," ungkap Bahtiar.
Pada aspek keuangan, pemeriksaan diarahkan untuk mendukung pemberian opini mengenai kewajaran laporan keuangan UNPKO.
BPK akan memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) atau Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional.
Pemeriksaan juga meliputi kesesuaian dengan Financial Regulations and Rules (FRR) PBB serta kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku.
Sementara pada aspek kinerja, pemeriksaan difokuskan pada efektivitas implementasi perencanaan kontingensi atau contingency plan dalam operasi pemeliharaan perdamaian.
BPK juga akan menilai efektivitas sistem pemantauan kinerja atau performance monitoring yang diterapkan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
BPK Jalankan Mandat sebagai Pemeriksa Eksternal PBB
Pemeriksaan lima misi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mandat BPK sebagai anggota UN BoA yang antara lain merujuk pada Sidang Pleno ke-42 dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada 17 November 2025.
Pelaksanaan pemeriksaan juga berkaitan dengan serah terima tugas dari China National Audit Office (CNAO) kepada BPK pada 22 Juli 2026.
Melalui pemeriksaan tersebut, BPK diharapkan memberikan nilai tambah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta sistem keuangan dalam pelaksanaan misi UNPKO.
Hasil pemeriksaan juga diharapkan memperkuat perencanaan kontingensi dan sistem pemantauan kinerja pada berbagai operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
Bahtiar menilai pemeriksaan terhadap lima misi UNPKO menjadi bagian penting dari kontribusi BPK dalam mendukung tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi internasional.
"Pelaksanaan pemeriksaan atas lima misi UNPKO tersebut merupakan bagian penting dari kontribusi BPK dalam mendukung tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi internasional. Melalui mandat sebagai pemeriksa eksternal PBB, BPK terus memperkuat kiprahnya di tingkat internasional sekaligus berkontribusi dalam mendorong pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan operasi pemeliharaan PBB yang transparan dan akuntabel," kata Bahtiar.
- Penulis :
- Arian Mesa
