Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah segera melakukan audit korporasi terhadap seluruh perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul penetapan 72 tersangka oleh Bareskrim Polri.
“Audit korporasi ini menjembatani celah antara peristiwa kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di tingkat pengambil keputusan,” kata Alex di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Alex menilai audit diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencegah praktik pembakaran kembali terjadi.
Desakan tersebut disampaikan setelah Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam penanganan 89 laporan polisi terkait karhutla.
Kasus tersebut tersebar di sembilan wilayah hukum kepolisian daerah, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.
Audit Korporasi Dinilai Bisa Mengungkap Pengambil Keputusan
Alex menilai karhutla yang melibatkan korporasi dapat dicegah secara lebih permanen apabila perusahaan mengetahui kegiatan mereka akan diaudit secara ketat dan transparan serta pelanggaran akan ditindak.
“Pemerintah harus mewajibkan audit korporasi sebagai bagian dari perpanjangan izin usaha setiap tahun. Inilah solusi nyata yang selama ini terabaikan,” kata dia.
Menurut Alex, audit korporasi juga dapat digunakan untuk mengungkap aktor intelektual di balik titik api serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab pada tingkat pengambil keputusan.
“Kala itu terdapat 9 juta hektare lahan di Pulau Kalimantan jadi lautan api di tahun 1997-1998,” kata dia saat menyinggung skala karhutla pada periode tersebut.
Audit juga dinilai dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perizinan dan rencana kerja sehingga ketentuan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif.
“Efek jera dan keadilan hukum itu akan bisa terwujud karena didasarkan pada kerugian ekonomi dan lingkungan yang tergambar secara akurat melalui proses audit,” kata dia.
Pengawasan Pembukaan Lahan Diminta Diperketat
Alex menilai audit korporasi dapat membantu memutus rantai pasokan dan insentif ekonomi bagi pihak yang melakukan pembakaran lahan.
“Sembari melakukan audit korporasi, kita juga mendesak pengawasan terpadu terhadap pembukaan lahan perkebunan sebagai langkah antisipasi dalam jangka pendek,” kata Alex.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat insentif untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran melalui subsidi alat berat, akses kredit lunak, maupun kemudahan perizinan bagi perusahaan yang terbukti ramah lingkungan.
“Masyarakat juga perlu diberikan pelatihan tentang teknik pembukaan lahan mekanis. Dengan demikian, mereka tidak ikut tergoda untuk membakar,” kata dia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
