Pantau - Para pemimpin negara kepulauan Pasifik menyoroti dampak perubahan iklim yang mengancam wilayah mereka sekaligus mendesak penguatan pendanaan iklim dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Jumat (25/9/2026).
Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo menyatakan kenaikan permukaan laut bukanlah “ancaman masa depan” melainkan “kenyataan saat ini” bagi negaranya.
“Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan Tuvalu,” tambahnya.
Teo mengatakan proyek adaptasi pesisir telah mereklamasi lahan seluas 15,3 hektare dengan permukaan yang ditinggikan di ibu kota Funafuti, sementara reklamasi seluas 10 hektare lainnya sedang berlangsung.
Teo mengatakan pendanaan iklim harus diberikan dalam bentuk “hibah dengan skala yang memadai untuk mengatasi dampak iklim yang tak terelakkan serta meningkatnya kerugian dan kerusakan akibat pemanasan global lebih lanjut.”
Negara Kepulauan Soroti Kerentanan terhadap Bencana
Teo juga mendesak percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 yang berkaitan dengan ekosistem laut.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele mengatakan negaranya sangat rentan terhadap guncangan eksternal karena satu bencana alam dapat menghilangkan hasil pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun.
Manele menilai Indeks Kerentanan Multidimensi lebih akurat dalam menggambarkan kondisi negara kepulauan kecil dibandingkan ukuran pendapatan semata.
Ia juga memperingatkan konflik bersenjata, krisis energi, dan gangguan perdagangan global dapat berdampak terhadap perekonomian negara kepulauan kecil melalui kenaikan biaya bahan bakar, pengiriman, listrik, pangan, serta layanan esensial.
Manele menyebut belanja militer global melampaui 2,9 triliun dolar AS pada tahun lalu dan membandingkannya dengan besaran pendanaan iklim bagi negara berkembang.
“Dalam waktu kurang dari 18 hari, dunia menghabiskan dana untuk persenjataan lebih besar daripada jumlah pendanaan iklim yang diberikan negara-negara maju selama satu tahun penuh,” ujarnya.
Papua Nugini Serukan Perlindungan Lingkungan
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan “kita hanya memiliki satu Bumi,” sembari menyerukan agar kesejahteraan manusia, perdamaian, dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian para pemimpin dunia.
“Apa gunanya pembangunan jika kita merusak lingkungan yang menopang kehidupan manusia?” katanya seraya menyoroti hilangnya hutan, pencemaran laut, dan kondisi iklim yang semakin tidak stabil.
“Tantangan yang dihadapi umat manusia tidak memandang besarnya ekonomi, kekuatan militer, ataupun batas-batas wilayah pada peta kita,” tambahnya.
Secara terpisah, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas pelaksanaan Deklarasi Damai Samudra Pasifik Biru (Blue Pacific Ocean of Peace Declaration) serta proses reformasi PIF dan PBB.
PIF beranggotakan 18 negara dan wilayah di kawasan Pasifik, termasuk Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Fiji, dan Vanuatu.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
