Pantau - Pergantian Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Antonio Guterres yang akan mengakhiri masa jabatannya membuka harapan baru terhadap reformasi organisasi internasional tersebut, termasuk perubahan Dewan Keamanan PBB yang selama ini menjadi salah satu fokus negara-negara anggota.
Pengganti Guterres dijadwalkan resmi menjalankan tugas sebagai Sekjen PBB pada 1 Januari 2027.
Tujuh kandidat bersaing untuk menggantikan Guterres, yakni Carolyn Rodrigues-Birkett yang dinominasikan Guyana, Rebeca Grynspan oleh Kosta Rika, María Fernanda Espinosa Garcés oleh Antigua dan Barbuda, Ivonne A-Baki oleh Tonga, Rafael Grossi oleh Argentina, Macky Sall oleh Burundi, serta Olara Otunnu oleh Uganda.
Dewan Keamanan PBB memiliki peran dalam merekomendasikan calon Sekjen yang kemudian diangkat oleh Majelis Umum PBB.
Sekjen PBB berikutnya akan menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik kawasan, krisis iklim, perkembangan kecerdasan artifisial, persoalan anggaran, hingga tuntutan reformasi organisasi.
Indonesia Sampaikan Pesan untuk Sekjen Baru
Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A Mulachela mengatakan Indonesia memiliki pesan yang akan disampaikan bersama negara-negara sepemikiran kepada Sekjen PBB berikutnya.
“Yang ingin disampaikan adalah kami ingin melihat kesenjangan antara komitmen PBB dengan kapasitas yang dimilikinya semakin tipis,” kata Nabyl.
Menurut Nabyl, Indonesia akan mengupayakan agar pesan tersebut disampaikan langsung kepada Sekjen baru dan mendorong realisasi komitmen itu selama masa jabatannya.
Tuntutan reformasi tersebut tidak berarti Indonesia meninggalkan kepercayaan terhadap PBB, melainkan menjadi bagian dari dorongan agar organisasi itu mampu menjalankan komitmennya secara lebih efektif.
Reformasi Dewan Keamanan Jadi Sorotan
Salah satu fokus reformasi PBB yang didorong sejumlah negara anggota menyangkut komposisi dan kewenangan Dewan Keamanan, termasuk hak istimewa anggota tetap.
Dorongan perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan perdebatan mengenai efektivitas Dewan Keamanan dalam merespons berbagai konflik internasional, termasuk konflik Israel-Palestina dan perang di Jalur Gaza sejak 2023.
Guterres juga telah menyatakan struktur Dewan Keamanan saat ini tidak lagi representatif dan perlu direformasi.
“Ada tiga anggota dari Eropa di sana. Tiga dari lima anggota tetap. Padahal, Eropa tidak mewakili tiga perlima dari negara-negara di dunia,” kata Antonio Guterres.
Sejumlah opsi yang dibahas dalam reformasi Dewan Keamanan mencakup penambahan keterwakilan anggota tetap dari Afrika serta negara seperti Brasil dan India.
Usulan lainnya berupa pembatasan atau penangguhan penggunaan hak veto dalam kasus kekejaman massal, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
