Pantau - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menangguhkan akses Microsoft terhadap program sertifikasi tenaga kerja permanen (PERM) sehingga perusahaan teknologi tersebut tidak dapat mengajukan permohonan status penduduk tetap bagi karyawan asingnya melalui program tersebut.
Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan penangguhan itu akan terus diberlakukan sampai Microsoft menunjukkan keseriusan dalam memprioritaskan pekerja Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut diumumkan Vance pada Kamis (8/10/2026) di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan teknologi tersebut.
"Berkat penyelidikan yang sedang berlangsung, kami memutuskan untuk menangguhkan program PERM bagi Microsoft; artinya, mereka tidak bisa lagi mengambil pemegang visa H-1B tersebut dan mengajukan status residen tetap di Amerika Serikat," kata Vance.
Menurutnya, pemerintah AS ingin memastikan perusahaan-perusahaan besar memberikan kesempatan kerja kepada warga Amerika sebelum mengandalkan tenaga kerja asing.
Pemerintah AS Tangguhkan Program PERM untuk Microsoft
Program PERM merupakan proses sertifikasi ketenagakerjaan yang dikelola Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat.
Sertifikasi tersebut menjadi salah satu persyaratan awal bagi perusahaan yang ingin mensponsori pekerja asing untuk memperoleh status penduduk tetap di AS.
Melalui penangguhan tersebut, Microsoft tidak dapat menggunakan program PERM untuk mengajukan permohonan status penduduk tetap bagi karyawan asingnya selama pembatasan masih berlaku.
Vance menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin perusahaan Amerika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja lokal kemudian menggantinya dengan tenaga kerja asing.
"Jadi, pesan kami kepada Microsoft adalah: Anda adalah perusahaan Amerika yang hebat, tetapi Anda harus mempekerjakan pekerja Amerika yang hebat pula. Anda tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja Amerika lalu mengganti mereka dengan pekerja asing yang terikat kontrak," tambahnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari tekanan pemerintah AS terhadap praktik perekrutan tenaga kerja asing oleh perusahaan teknologi.
JD Vance Soroti PHK 6.000 Pekerja Amerika dan Perekrutan Pemegang Visa H-1B
Dalam keterangannya, Vance menyoroti kebijakan ketenagakerjaan Microsoft yang menurutnya tidak sejalan dengan upaya memprioritaskan pekerja Amerika.
Ia menyebut Microsoft telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja AS sekaligus mempekerjakan ribuan tenaga kerja asing pemegang visa H-1B.
"Mereka juga telah melakukan PHK terhadap 6.000 pekerja Amerika dan menggantinya dengan 6.300 pekerja pemegang visa H-1B," kata Vance.
Pernyataan tersebut merupakan klaim Vance mengenai kebijakan perekrutan dan pengurangan tenaga kerja Microsoft.
Visa H-1B merupakan kategori visa kerja yang digunakan perusahaan AS untuk mempekerjakan tenaga profesional asing dalam bidang pekerjaan tertentu.
Pemerintah AS menilai penggunaan tenaga kerja asing perlu memperhatikan kesempatan kerja bagi warga negara Amerika.
Pemerintah AS Tegaskan Tidak Berniat Merugikan Microsoft
Meskipun memberlakukan penangguhan program PERM, Vance menyatakan pemerintah AS tetap ingin Microsoft berkembang sebagai perusahaan teknologi besar Amerika.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat kegiatan bisnis perusahaan.
"Pesan kami kepada Microsoft bukanlah bahwa kami ingin merugikan perusahaan Anda; kami ingin perusahaan Anda berkembang pesat, namun kami ingin kemajuan itu dicapai dengan mempekerjakan dan memberdayakan sesama warga Amerika," ujarnya.
Menurut Vance, pertumbuhan bisnis Microsoft seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Amerika Serikat.
Ia juga menyatakan pemerintah tetap membuka ruang hubungan baik dengan Microsoft selama perusahaan tersebut memperhatikan prioritas ketenagakerjaan domestik.
Vance Jelaskan Hubungan Pemerintah Trump dengan Microsoft
Dalam konferensi pers, Vance turut mendapat pertanyaan mengenai hubungan pemerintah Presiden Donald Trump dengan Microsoft.
Pertanyaan tersebut muncul karena Trump memberikan penghargaan teknologi tertinggi negara kepada CEO Microsoft meskipun Vance menyampaikan kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan perusahaan.
"Microsoft adalah perusahaan Amerika yang hebat, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka," jawab Vance.
Ia menegaskan bahwa hubungan baik antara pemerintah dan perusahaan tidak menghilangkan kewajiban Microsoft untuk memperhatikan kepentingan pekerja Amerika.
Vance menyatakan pemerintah akan tetap mendukung perkembangan Microsoft, tetapi tidak akan mencabut pembatasan sebelum perusahaan menunjukkan perubahan dalam prioritas perekrutan tenaga kerja.
"Jadi, kami akan terus mendukung Microsoft dan menjalin hubungan baik dengan mereka, namun kami juga akan menolak izin pengajuan status residen tetap ini sampai mereka menunjukkan keseriusan dalam memprioritaskan pekerja Amerika," tambahnya.
Hingga pengumuman tersebut, pemerintah AS belum menyampaikan kapan penangguhan program PERM bagi Microsoft akan berakhir.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
