Pantau - Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez setelah kerusuhan dan penjarahan meluas di sejumlah kota pada 17–18 Oktober 2026, yang mengakibatkan hampir 1.000 petugas keamanan terluka dan sekitar 2.400 orang ditangkap.
Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya kritik terhadap penanganan aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi yang berujung kekerasan, penjarahan, dan kerugian ekonomi mencapai ratusan juta euro.
Berdasarkan laporan stasiun televisi BFMTV, Senin (19/10/2026), Nunez telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Macron pada Minggu (18/10/2026).
Pengunduran diri tersebut diajukan setelah muncul kritik terhadap kemampuan pihak berwenang dalam mengantisipasi dan mengendalikan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah Prancis.
Dalam wawancara dengan radio France Inter, Nunez menyatakan bertanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi selama penanganan demonstrasi.
"Saya adalah menteri dalam negeri, saya bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di lapangan," kata Nunez.
Nunez juga mengakui bahwa aparat kepolisian mengalami "kehilangan kendali" di beberapa kota selama berlangsungnya kerusuhan.
Selain itu, ia menyebut adanya "kurangnya antisipasi" dalam pengerahan pasukan keamanan untuk menghadapi situasi yang berkembang menjadi kekerasan dan penjarahan.
Macron Pertahankan Nunez dan Soroti Kegagalan Intelijen
Meskipun Nunez telah menyampaikan pengunduran dirinya, Presiden Macron memutuskan untuk mempertahankannya sebagai Menteri Dalam Negeri Prancis.
Berdasarkan pernyataan Istana Elysee, keputusan tersebut diambil karena pemerintah menilai kesinambungan komando pasukan keamanan masih diperlukan selama krisis berlangsung.
Langkah tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan kepemimpinan dalam penanganan keamanan di tengah situasi kerusuhan yang belum sepenuhnya mereda.
Namun, Macron tetap meminta transparansi yang lebih besar mengenai penyebab meluasnya aksi kekerasan di berbagai kota.
Presiden Prancis itu secara khusus menyoroti apa yang disebutnya sebagai "kegagalan antisipasi dan intelijen" dalam menghadapi perkembangan situasi keamanan.
Macron menginginkan penjelasan lebih terbuka mengenai berbagai kelemahan yang menyebabkan demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan besar dan penjarahan.
Penanganan pemerintah terhadap kerusuhan juga mendapat kritik dari sejumlah pemimpin daerah, termasuk wali kota Paris, Marseille, dan Limoges.
Kritik tersebut muncul setelah aparat keamanan dinilai menghadapi kesulitan dalam mengendalikan aksi kekerasan serta mencegah penjarahan di sejumlah wilayah.
Hampir 1.000 Polisi Terluka dan 2.400 Orang Ditangkap
Kerusuhan besar terjadi dalam rangkaian demonstrasi pada Sabtu (17/10/2026) yang berlangsung di sejumlah kota di Prancis.
Berdasarkan data resmi yang disampaikan dalam laporan tersebut, hampir 1.000 petugas penegak hukum mengalami luka-luka akibat berbagai insiden kekerasan.
Selain menyebabkan banyak korban luka dari kalangan aparat keamanan, kerusuhan tersebut mengakibatkan sekitar 2.400 orang ditangkap oleh pihak berwenang.
Jumlah korban luka dan penangkapan tersebut menunjukkan besarnya skala gangguan keamanan selama rangkaian demonstrasi berlangsung.
Salah satu kota yang mengalami dampak paling parah adalah Marseille, yang menjadi lokasi aksi penjarahan dalam jumlah besar.
Menurut laporan pihak berwenang, jumlah orang yang terlibat dalam aksi penjarahan di Marseille pada Sabtu mencapai hingga 30.000 orang.
Besarnya jumlah tersebut membuat Marseille menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan krisis keamanan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez dijadwalkan mengunjungi Marseille untuk meninjau situasi setelah kota tersebut mengalami kerusuhan dan penjarahan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi dampak gangguan keamanan yang meluas di wilayah tersebut.
Macron Janji Tindak Pelaku Perusakan dan Penjarahan
Presiden Emmanuel Macron menyampaikan sikap pemerintah terhadap para pelaku kekerasan melalui pidato yang disiarkan pada Minggu malam (18/10/2026).
Dalam pidato tersebut, Macron menegaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam tindakan perusakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Mereka yang berusaha menggulingkan republik akan dimintai pertanggungjawaban," kata Macron.
Macron juga menyampaikan bahwa masyarakat Prancis merasakan "kemarahan dan rasa malu" akibat berbagai tindakan kekerasan yang terjadi selama kerusuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak kerusuhan yang meluas ke sejumlah kota besar.
Meski pemerintah telah menyampaikan langkah penanganan, insiden kekerasan dilaporkan masih berlanjut pada Minggu malam.
Bentrokan dan penjarahan kembali terjadi di beberapa kota, termasuk Paris, Lyon, dan Marseille.
Di Paris, aparat kepolisian kembali melakukan penangkapan setelah terjadi insiden di sekitar kawasan Place de la Republique.
Sebanyak 92 orang ditangkap polisi sekitar tengah malam menyusul kerusuhan yang kembali terjadi di kawasan tersebut.
Penangkapan itu merupakan bagian dari tindakan aparat keamanan dalam menghadapi kelanjutan aksi kekerasan setelah kerusuhan besar pada Sabtu.
Sebanyak 1.500 Usaha Terdampak, Kerugian Capai Ratusan Juta Euro
Selain menghadapi persoalan keamanan, pemerintah Prancis juga mempersiapkan langkah untuk mengevaluasi dampak ekonomi akibat kerusuhan dan penjarahan.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dijadwalkan memimpin rapat krisis antarkementerian pada Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 15.00 WIB.
Rapat krisis itu akan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat kerusuhan, termasuk dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan dunia usaha.
Salah satu agenda utama adalah mengevaluasi kerugian yang dialami para pelaku usaha akibat tindakan perusakan dan penjarahan.
Pemerintah juga akan membahas persoalan asuransi yang berkaitan dengan kerusakan bangunan, barang dagangan, dan kerugian dunia usaha.
Selain itu, rapat tersebut dijadwalkan mengevaluasi proses hukum terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan kerusuhan.
Menurut Federasi Perdagangan dan Distribusi, sekitar 1.500 usaha menjadi sasaran tindakan kekerasan pada Sabtu (17/10/2026).
Ribuan usaha tersebut terdampak berbagai insiden, termasuk penjarahan dan perusakan selama berlangsungnya kerusuhan.
Federasi Perdagangan dan Distribusi memperkirakan total kerugian akibat aksi kekerasan tersebut mencapai beberapa ratus juta euro.
Besarnya kerugian menunjukkan bahwa dampak kerusuhan tidak hanya berkaitan dengan gangguan keamanan, tetapi juga memengaruhi kegiatan ekonomi dan keberlangsungan usaha.
Pemerintah Prancis Hadapi Tekanan Pemulihan Keamanan
Pemerintah Prancis kini menghadapi sejumlah persoalan sekaligus setelah kerusuhan meluas di berbagai wilayah.
Persoalan tersebut mencakup pemulihan keamanan, penanganan korban luka, proses hukum terhadap orang-orang yang ditangkap, hingga penyelesaian kerugian yang dialami pelaku usaha.
Keputusan Macron mempertahankan Laurent Nunez menunjukkan bahwa pemerintah memilih menjaga kesinambungan kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri selama penanganan krisis.
Pada saat yang sama, Macron tetap meminta evaluasi terhadap kelemahan antisipasi dan intelijen yang disebut berkontribusi terhadap meluasnya kekerasan.
Kunjungan Nunez ke Marseille serta rapat krisis antarkementerian menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menangani dampak kerusuhan dan menentukan kebijakan lanjutan.
Kerusuhan pada 17–18 Oktober 2026 menjadi perhatian pemerintah Prancis setelah menyebabkan hampir 1.000 petugas terluka, sekitar 2.400 orang ditangkap, serta kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai ratusan juta euro.
Presiden Macron menegaskan perlunya pertanggungjawaban para pelaku perusakan sekaligus meminta transparansi mengenai penanganan keamanan agar pemerintah dapat mengevaluasi berbagai kelemahan yang terjadi selama kerusuhan.
- Penulis :
- Arian Mesa
