Pantau - Pemerintah Malaysia menyiapkan bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam kebakaran untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan terhadap penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengonfirmasi kesiapan bantuan Malaysia tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin, 19 Oktober 2026.
Dudung secara khusus menyebut bantuan Malaysia berupa tiga helikopter dan 52 personel yang akan mendukung kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
"Kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan tiga heli, kemudian 52 personel," kata Dudung.
Menurut Dudung, Pemerintah Indonesia menghargai tawaran bantuan dari Malaysia dan negara-negara sahabat lainnya dalam menghadapi bencana karhutla.
Namun, pelaksanaan bantuan internasional masih memerlukan pembahasan teknis, termasuk mekanisme pengiriman, pengoperasian armada, dan dukungan logistik di lapangan.
Malaysia Siapkan Pesawat, Helikopter, dan Personel Pemadam
Bantuan Malaysia merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia telah menyampaikan kesiapan membantu Indonesia melalui pengerahan sumber daya untuk mendukung operasi pemadaman.
Tawaran tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 18 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Malaysia menyatakan kesediaannya menyediakan satu pesawat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Selain pesawat, Pemerintah Malaysia menyiapkan tiga helikopter yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan pemadaman.
Malaysia juga menyiapkan 52 personel pemadam kebakaran untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla di Indonesia.
Dengan demikian, rincian bantuan yang disiapkan Malaysia mencakup satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel.
Sementara itu, dalam konferensi pers pada 19 Oktober 2026, Dudung secara khusus menegaskan kesiapan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas kesediaan Malaysia memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Presiden Prabowo Setujui Bantuan dari Negara Tetangga
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga.
Persetujuan tersebut berkaitan dengan dukungan internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Arrmanatha menyampaikan perkembangan tersebut setelah menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurutnya, mekanisme penerimaan dan pelaksanaan bantuan asing saat ini masih dalam proses pembahasan teknis.
Pembahasan tersebut dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam koordinasi penanganan karhutla.
“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha Nasir.
Dengan demikian, meskipun persetujuan Presiden telah diberikan, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan bantuan internasional masih diproses oleh instansi terkait.
Arrmanatha menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla karena dampaknya dapat dirasakan berbagai daerah di Indonesia maupun kawasan sekitarnya.
Dudung Ingatkan Kendala Distribusi BBM untuk Helikopter Asing
Dudung menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah menutup diri terhadap tawaran bantuan internasional dalam menghadapi bencana.
Namun, penerimaan bantuan asing tidak dapat dilakukan tanpa mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis dan operasional.
Salah satu hal yang perlu dibahas adalah mekanisme pengiriman bantuan dari negara lain menuju wilayah Indonesia yang membutuhkan dukungan pemadaman.
Selain pengiriman, pemerintah perlu memastikan kesiapan pengoperasian helikopter, pesawat, dan personel asing setelah tiba di lokasi penanganan karhutla.
Dudung menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi pemadaman memerlukan dukungan logistik yang memadai.
Salah satu persoalan teknis yang menjadi perhatian adalah ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, pengoperasian armada udara membutuhkan pasokan bahan bakar yang harus dipersiapkan agar kegiatan pemadaman dapat berjalan lancar.
Dudung menekankan bahwa penerimaan bantuan internasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan peralatan atau alat utama sistem senjata (alutsista).
"Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista," kata Dudung.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan pengaturan teknis secara matang sebelum bantuan internasional digunakan dalam operasi penanganan karhutla.
Persiapan tersebut mencakup pengiriman, mekanisme pengoperasian, dukungan logistik, serta koordinasi dengan unsur penanganan kebakaran dari Indonesia.
Sebanyak 60.177 Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Karhutla
Di tengah pembahasan bantuan internasional, Pemerintah Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 60.177 personel gabungan telah diterjunkan dalam operasi penanggulangan karhutla.
Personel tersebut berasal dari berbagai instansi dan organisasi yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Petugas pemadam kebakaran menjadi salah satu unsur yang dikerahkan untuk mendukung kegiatan pemadaman di lapangan.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut mengerahkan personel dalam operasi penanggulangan karhutla.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga terlibat dalam pengerahan personel gabungan.
Selain TNI dan Polri, pemerintah melibatkan personel Kementerian Kehutanan serta Dinas Kehutanan di berbagai daerah.
Relawan turut membantu pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pengerahan 60.177 personel tersebut menjadi bagian dari operasi penanggulangan karhutla yang dilaksanakan pemerintah melalui kerja sama berbagai unsur.
Pemerintah Gunakan Helikopter dan Operasi Modifikasi Cuaca
Selain mengerahkan personel gabungan, pemerintah menggunakan berbagai peralatan dan armada udara untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah terdampak.
Pemerintah juga menggunakan pesawat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran.
Salah satu metode yang digunakan adalah pengeboman air atau water bombing.
Metode tersebut dilakukan dengan menjatuhkan air dari armada udara ke lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman.
Selain operasi pemadaman melalui udara, pemerintah menjalankan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla.
Arrmanatha menilai berbagai langkah yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
“Langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia selama ini sangat kuat ya. Ini menunjukkan komitmen kita untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata Arrmanatha.
Menurutnya, pengerahan personel gabungan dan penggunaan berbagai armada udara merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani kebakaran di sejumlah wilayah.
Prabowo Sebut Dampak Karhutla Dirasakan Negara Tetangga
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dukungan negara-negara sahabat menunjukkan persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia.
Menurutnya, karhutla merupakan persoalan lingkungan yang dampaknya dapat meluas hingga wilayah negara tetangga.
Dampak lintas batas tersebut menjadi salah satu alasan negara lain memiliki perhatian dan keinginan untuk membantu Indonesia.
Prabowo menyatakan pemerintah menerima dengan baik tawaran bantuan yang diberikan negara-negara sahabat.
"Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla juga berkaitan dengan kerja sama regional karena dampak kebakaran dapat dirasakan di luar wilayah Indonesia.
Keterlibatan negara tetangga diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman yang telah dilakukan pemerintah melalui pengerahan personel dan armada udara.
BNPB Masih Bahas Teknis Pelaksanaan Bantuan Malaysia
Pemerintah Indonesia masih memproses mekanisme teknis penerimaan bantuan asing setelah Presiden Prabowo memberikan persetujuan.
BNPB menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam pembahasan tersebut.
Pengaturan teknis mencakup mekanisme pengiriman bantuan, kesiapan operasional helikopter dan pesawat, distribusi BBM, serta dukungan logistik.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa personel dan peralatan dari negara asing dapat bekerja sama dengan unsur penanganan karhutla yang telah bertugas di Indonesia.
Dudung berharap keterlibatan bantuan internasional dapat berlangsung melalui koordinasi yang baik agar operasi pemadaman berjalan efektif.
Bantuan Malaysia berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam kebakaran disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla, sementara pengaturan teknis pelaksanaannya masih dibahas pemerintah.
Dengan pengerahan 60.177 personel gabungan serta dukungan armada udara yang telah tersedia, pemerintah berupaya memperkuat operasi pemadaman melalui kerja sama nasional dan internasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
