Pantau - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pemerintah belum perlu menetapkan keadaan darurat meskipun demonstrasi besar-besaran terkait biaya hidup dan penurunan kualitas pendidikan telah memicu kerusuhan, penjarahan, serta penangkapan lebih dari 2.500 orang di berbagai wilayah Prancis.
Macron menegaskan aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum setelah gelombang demonstrasi berujung bentrokan dengan kepolisian.
" Saat ini belum diperlukan penetapan keadaan darurat," kata Macron pada Rabu (21/10/2026).
Presiden Prancis tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka kemungkinan pemberlakuan keadaan darurat apabila situasi keamanan memburuk dan membutuhkan langkah tambahan.
"Akan tetapi, tujuan kami adalah untuk memulihkan ketenangan," kata dia.
"Untuk mencapainya, kami akan bertindak secara tegas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi," ucapnya.
Demonstrasi Biaya Hidup dan Pendidikan Berubah Menjadi Kerusuhan
Gelombang protes besar-besaran terjadi di sejumlah kota Prancis pada Sabtu (17/10/2026) sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap persoalan biaya hidup dan memburuknya kualitas pendidikan.
Aksi demonstrasi yang awalnya menyuarakan tuntutan sosial dan ekonomi tersebut kemudian berubah menjadi bentrokan antara sejumlah demonstran dan aparat kepolisian.
Kerusuhan dilaporkan terjadi di beberapa kota besar, termasuk Paris, Marseille, dan Limoges.
Di Kota Limoges, perusuh membakar sebuah bangunan balai kota bersejarah hingga menimbulkan kerusakan pada fasilitas pemerintahan.
Sementara itu, sejumlah gedung pusat pemerintahan di Marseille dan kota lainnya juga menjadi sasaran serangan selama kerusuhan berlangsung.
Aksi perusakan turut menyasar kawasan pertokoan di Paris dan Marseille.
Sejumlah pelaku kerusuhan dilaporkan merusak toko serta menjarah barang dagangan dari butik mewah yang berada di kawasan tersebut.
Rangkaian peristiwa tersebut mendorong pemerintah Prancis meningkatkan langkah pengamanan untuk mengendalikan situasi.
Lebih dari 2.500 Orang Ditangkap, Demonstrasi Diikuti 550 Ribu Peserta
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengungkapkan bahwa aparat telah menangkap lebih dari 2.500 orang di seluruh Prancis sejak kerusuhan berlangsung pada akhir pekan.
Penangkapan tersebut dilakukan menyusul bentrokan, perusakan fasilitas umum, dan aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah kota.
Berdasarkan perkiraan Kementerian Dalam Negeri Prancis, jumlah peserta demonstrasi secara nasional mencapai sekitar 550.000 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 110.000 orang mengikuti aksi demonstrasi di Paris.
Besarnya jumlah peserta menunjukkan luasnya gelombang protes yang berlangsung di berbagai wilayah Prancis.
Pemerintah kini berupaya memulihkan ketertiban umum melalui langkah penegakan hukum tanpa langsung memberlakukan status keadaan darurat.
Macron Bantah Indikasi Campur Tangan Asing dalam Protes
Di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya pulih, Macron juga menanggapi dugaan keterlibatan pihak asing dalam gelombang demonstrasi tersebut.
Ia menyatakan tidak melihat adanya tanda-tanda campur tangan asing dalam aksi protes yang berlangsung di Prancis.
Namun, Macron menyoroti adanya manipulasi informasi mengenai demonstrasi yang dinilainya telah memicu berbagai tanggapan tidak dapat diterima.
Menurutnya, penyebaran informasi yang dimanipulasi turut memengaruhi respons sejumlah pihak, termasuk pemimpin negara asing.
Meski demikian, Macron tidak mengaitkan kerusuhan tersebut dengan bukti keterlibatan langsung pihak luar.
Pemerintah Prancis tetap memusatkan perhatian pada pemulihan keamanan dan penanganan dampak kerusuhan di berbagai kota.
Pemerintah Prancis Utamakan Pemulihan Ketertiban Tanpa Status Darurat
Macron menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah saat ini adalah mengembalikan ketenangan masyarakat dan memastikan situasi keamanan dapat dikendalikan.
Pemerintah menilai tindakan aparat penegak hukum masih dapat digunakan untuk menghadapi gangguan keamanan yang terjadi.
Meski belum menetapkan keadaan darurat, Macron tidak menutup kemungkinan mengambil kebijakan tersebut apabila perkembangan situasi mengharuskannya.
Aparat kepolisian terus menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban setelah demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu orang berubah menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah.
Dengan lebih dari 2.500 penangkapan dan kerusakan sejumlah fasilitas pemerintahan serta pertokoan, pemerintah Prancis masih berupaya memulihkan situasi keamanan tanpa menerapkan langkah darurat secara nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
