Pantau - Pemerintah Sudan resmi mengadukan Ethiopia kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika atas dugaan penggunaan wilayah Ethiopia sebagai lokasi peluncuran serangan pesawat nirawak atau drone yang menargetkan fasilitas sipil dan infrastruktur penting di Sudan.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga sipil serta mengganggu layanan penting, termasuk pasokan listrik di sejumlah wilayah.
Pengaduan tersebut disampaikan setelah serangkaian serangan drone menghantam 13 pembangkit listrik di beberapa provinsi Sudan sejak Senin (26/10/2026).
Sudan Tuduh Ethiopia Izinkan RSF Luncurkan Serangan Drone
Kementerian Luar Negeri Sudan mengungkapkan pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada PBB dan Uni Afrika sebagai bukti dugaan keterlibatan wilayah Ethiopia dalam serangan tersebut.
Menurut pemerintah Sudan, dokumen itu menunjukkan bahwa kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menggunakan wilayah Ethiopia untuk meluncurkan drone bermuatan bahan peledak dan dilengkapi rudal.
Serangan tersebut diduga menyasar fasilitas sipil dan infrastruktur vital yang menunjang kehidupan masyarakat Sudan.
Pemerintah Sudan menilai dugaan penggunaan wilayah Ethiopia untuk melancarkan serangan sebagai tindakan permusuhan yang melanggar prinsip kedaulatan negara.
Sudan juga menuduh pemerintah Ethiopia melanggar ketentuan Piagam PBB karena diduga membiarkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negara tetangga.
Melalui pengaduan tersebut, Sudan mendesak Ethiopia segera menghentikan tindakan yang dianggap mengancam keamanan dan stabilitas negaranya.
Pemerintah Sudan turut meminta masyarakat internasional mengambil langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban RSF serta menerapkan hukum internasional terhadap Ethiopia.
Sebanyak 13 Pembangkit Listrik Jadi Sasaran Serangan
Serangkaian serangan drone yang menjadi dasar pengaduan Sudan dilaporkan berlangsung sejak 26 Oktober 2026.
Sedikitnya 13 pembangkit listrik di wilayah Khartoum, Al-Jazira, Sennar, dan Al-Qadarif menjadi sasaran serangan tersebut.
Kerusakan pada fasilitas kelistrikan mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan penting yang dibutuhkan masyarakat di tengah konflik bersenjata.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut serangan tersebut juga menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil, meskipun jumlah korban tidak dirinci dalam pernyataan yang disampaikan.
Pemerintah Sudan menuding RSF memanfaatkan wilayah Ethiopia untuk melancarkan serangan lintas perbatasan menggunakan pesawat nirawak bersenjata.
Tuduhan tersebut menambah ketegangan hubungan antara Sudan dan Ethiopia di tengah konflik berkepanjangan yang masih berlangsung di Sudan.
Ethiopia Bantah Tuduhan Mendukung Kelompok Paramiliter RSF
Hingga Senin (2/11/2026), pemerintah Ethiopia belum memberikan tanggapan langsung terhadap pengaduan terbaru Sudan kepada Dewan Keamanan PBB dan Uni Afrika.
Namun, Ethiopia sebelumnya telah membantah tuduhan bahwa negaranya memberikan dukungan kepada kelompok paramiliter RSF.
Pemerintah Ethiopia juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati kedaulatan Sudan dan tidak mendukung tindakan yang melanggar integritas wilayah negara tersebut.
Sudan sendiri telah berulang kali menuduh Ethiopia membantu RSF, termasuk dengan mengizinkan peluncuran drone dari wilayahnya.
Meski demikian, tuduhan terbaru mengenai penggunaan wilayah Ethiopia sebagai basis serangan belum mendapatkan konfirmasi independen dalam informasi yang tersedia.
Konflik Sudan Sejak 2023 Tewaskan Puluhan Ribu Orang
Ketegangan antara Sudan dan Ethiopia terjadi ketika Sudan masih menghadapi perang saudara yang berlangsung sejak April 2023.
Konflik bersenjata tersebut melibatkan militer Sudan dan kelompok paramiliter RSF yang sebelumnya memiliki hubungan dalam struktur keamanan negara.
Pertempuran pecah akibat perbedaan pendapat mengenai rencana integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata Sudan.
Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata berkepanjangan yang meluas ke berbagai wilayah.
Menurut perkiraan PBB dan sejumlah lembaga internasional, perang Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan hampir 13 juta penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Konflik tersebut juga memperburuk kelaparan, merusak infrastruktur publik, serta memperdalam krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat Sudan.
Pengaduan terbaru kepada PBB dan Uni Afrika menjadi bagian dari upaya diplomatik pemerintah Sudan untuk meminta perhatian internasional terhadap dugaan keterlibatan pihak luar dalam konflik tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
