Pantau - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempersiapkan penarikan bertahap personel penjaga perdamaian dan peralatan dari Sahara Barat setelah mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) berakhir pada Sabtu (31/10/2026) tanpa perpanjangan dari Dewan Keamanan PBB.
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan proses pembubaran misi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penutupan fasilitas dan pemulangan personel berjalan tertib.
Penarikan tersebut mencakup sekitar 160 pengamat militer, pemberhentian 180 personel sipil beserta staf terkait lainnya, serta penutupan 13 fasilitas operasional MINURSO.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya kehadiran misi penjaga perdamaian PBB yang telah ditempatkan di Sahara Barat sejak 1991.
PBB Tarik 160 Pengamat Militer dan Tutup 13 Lokasi MINURSO
Stephane Dujarric menjelaskan bahwa proses penutupan MINURSO akan dilakukan melalui pengurangan personel dan pengalihan tanggung jawab operasional.
Tim yang lebih kecil akan tetap bertugas untuk menangani penutupan fasilitas dan serah terima lokasi yang sebelumnya digunakan oleh misi tersebut.
"Tim yang lebih kecil di bawah pengawasan Departemen Dukungan Operasional kami akan bertanggung jawab atas penutupan dan serah terima 13 lokasi yang dioperasikan MINURSO secara tertib dan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembubaran misi akan dilakukan secara bertahap," kata Dujarric dalam konferensi pers, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, sekitar 160 pengamat militer akan dipulangkan sebagai bagian dari proses penarikan misi.
Selain itu, sebanyak 180 personel sipil dan staf terkait lainnya akan diberhentikan seiring berakhirnya kegiatan operasional MINURSO.
PBB juga akan menutup 13 lokasi yang selama ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan mandat misi di Sahara Barat.
Penutupan fasilitas tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketertiban proses serah terima serta aspek kelestarian lingkungan.
Sekjen PBB Tegaskan Hak Rakyat Sahara Barat Tetap Berlaku
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa berakhirnya mandat MINURSO tidak menghapus hak-hak rakyat Sahara Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers mengenai pembubaran misi penjaga perdamaian tersebut.
"Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) menegaskan bahwa berakhirnya kehadiran MINURSO tidak menghapus hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak rakyat Sahara Barat," kata Dujarric.
PBB juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa Sahara Barat untuk menjaga situasi keamanan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk konflik.
"Sekretaris Jenderal PBB menyerukan semua pihak terkait untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan serta mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya.
Seruan tersebut disampaikan ketika misi penjaga perdamaian PBB mulai mengakhiri kehadirannya di wilayah yang masih menjadi sengketa antara Maroko dan Front Polisario.
Konflik Sahara Barat Berlangsung Sejak 1975
Sahara Barat merupakan wilayah di Afrika bagian barat laut yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol.
Pada 1975, wilayah tersebut diserahkan ke bawah kendali Maroko dan Mauritania.
Setahun kemudian, Front Polisario yang merupakan gerakan nasionalis setempat dengan dukungan Aljazair memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi.
Sejak saat itu, konflik antara Front Polisario dan pemerintah Maroko terus berlangsung terkait penguasaan wilayah Sahara Barat.
Perselisihan tersebut melibatkan perbedaan pandangan mengenai status politik dan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat.
Maroko menganggap Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah negaranya, sementara Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan wilayah tersebut.
MINURSO Dikerahkan Setelah Gencatan Senjata 1991
Konflik Sahara Barat mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 1991 yang kemudian diikuti pengerahan misi penjaga perdamaian PBB.
MINURSO dibentuk untuk mendukung pelaksanaan mandat PBB terkait proses perdamaian dan referendum di wilayah tersebut.
Selama lebih dari tiga dekade, misi tersebut menjadi bagian dari kehadiran internasional dalam penanganan sengketa Sahara Barat.
Saat ini, Maroko menguasai sekitar 80 persen wilayah Sahara Barat.
Sementara itu, Front Polisario menguasai sekitar 20 persen wilayah sisanya dengan dukungan Aljazair terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat.
Berakhirnya mandat MINURSO pada 31 Oktober 2026 membuat PBB harus menghentikan kegiatan misi dan melakukan penarikan personel serta peralatan secara bertahap.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal PBB tetap menyerukan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Sahara Barat dan meminta seluruh pihak menghindari langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
